Menurut Airlangga, kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya dari akademisi dan masyarakat sipil penting untuk memastikan seluruh kebijakan terlaksana dengan baik.
"Bagaimanapun dukungan kepercayaan masukan dan partisipasi publik menjadi faktor pendukung yang utama demi suksesnya berbagai kebijakan dan program pemerintah,†ujar Airlangga, Jumat (2/4).
Airlangga yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) berpandangan, melalui kolaborasi dengan kampus dan masyarakat sipil diharapkan dapat mendatangkan manfaat serta mampu menampung aspirasi masyarakat.
“Dialog dengan publik tidak hanya menjadi dibutuhkan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah, tapi juga untuk mendapat input serta pengawasan publik pelaksanaan berbagai program pemerintahâ€, jelasnya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin mengurai saat ini pihaknya fokus pada upaya penguatan UMKM dalam sejumlah kebijakan pemulihan ekonomi.
Pasalnya, mayoritas UMKM merasakan dampak yang cukup besar akibat pandemi Covid-19.
“Sekitar 82,9 persen UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Jadi hanya sebanyak 5,9 persen yang mengalami pertumbuhan positif,†ujar Rudy.
Menurut Rudy, UMKM yang masih mengalami pertumbuhan positif selama pandemi didukung oleh pemanfaatan digitalisasi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk melakukan percepatan transformasi digital.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: