Sindir Mendagri Soal Lukas Enembe, Natalius Pigai: Ada Pejabat Diam-diam Ke Singapura Tidak Ribut

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai/Net

Sindiran keras disampaikan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai kepada Kementerian Dalam Negeri terkait polemik perjalanan tanpa izin Gubernur Papua, Lukas Enembe ke Papua Nugini belum lama ini.

Pigai menyatakan, banyak pejabat yang kerap pergi ke luar negeri namun jarang tersorot. Hal itu berbeda dengan lawatan Lukas Enembe ke Papua Nugini dengan alasan berobat.

"Saya juga lihat pejabat RI ke Singapura diam-diam, judi, ketemu pengusaha jahat, bagi uang rampok, simpan uang korupsi, bawa wanita-wanita simpanan tapi tidak pernah ada yang ributkan," kata Natalius Pigai di akun Twitternya, Senin (5/4).

Namun demikian, ia tak menjelaskan secara gamblang sosok pejabat yang dimaksud Pigai.

Di sisi lain, ia justru merasa heran dengan ramainya pemberitaan perjalanan kepala daerah asal Papua.

"Lukas berobat ke PNG sbagai warga Papua diributkan. Ini yang namanya Papua phobia dan rasisme," tandasnya.

Belum lama ini, Mendagri Tito Karnavian telah menegur Gubernur Papua, Lukas Enembe. Menurut Tito, apapun alasannya, tindakan Lukas Enembe tidak bisa dibenarkan karena pergi tanpa mengantongi izin.

“Saya sudah berikan sanksi teguran keras pada Gubernur Enembe. Jadi kalau memang urgent sekali, komunikasi dengan saya sebagai otoritas yang memberikan izin, setelah itu surat menyusul, makanya saya mau temui," ucap Tito di Jayapura hari ini.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49