Sejumlah nama pun mulai bermunculan dan dianggap pantas sebagai pengganti Moeldoko. Salah satunya adalah politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait.
Sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Sawedi Muhammad mendorong Maruarar Sirait menggantikan Moeldoko didasarkan pada kedekatan personal dengan Presiden Joko Widodo.
“Kalaupun KSP diganti, saya kira pertimbangannya didasarkan pada kedekatan personal dengan presiden, bukan berdasarkan keahlian spesifik atau geopolitik,†Kata Sawedi Muhammad, Minggu (4/4)
Pandangan berbeda dan bernada kritik diungkapkan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari. Dia menilai usulan agar Maruarar Sirait menggantikan Moeldoko adalah hal tidak masuk akal.
“Seperti yang dijelaskan Pak Sawendi dalam pendapatnya, Maruarar Sirait pernah diisukan jadi salah satu menteri, tetapi karena ada masalah internal dengan PDIP, Maruarar urung dilantik di menit terakhir," kata Qodari kepada wartawan, Senin (5/4).
"Nah sekarang mendorongnya masuk kabinet, ngajak berantem namanya sama PDIP. Saran yang tidak masuk akal,†imbuhnya.
Menurutnya, persoalan di Partai Demokrat sudah selesai seiring dengan penolakan terhadap pendaftaran KLB di Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan hal itu merupakan bukti bahwa konflik yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal partai Demokrat.
“Masalah utama atau apinya itu ada di dalam internal Partai Demokrat, bukan karena Moeldoko. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,†jelasnya.
Lanjutnya, tidak ada pentingnya Presiden Jokowi mengganti Moeldoko dengan Maruarar Sirait, karena tidak ada hubungannya antara konflik di internal Demokrat dengan Moeldoko.
“Saat ini KLB Demokrat sudah ditolak, persoalan sudah selesai dan SBY juga sudah enjoy. Jadi Pak Moeldoko biarlah bertugas menjadi KSP, karena memang tidak ada kepentingan yang mendesak Pak Presiden mengganti beliau,†pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko didesak menanggalkan jabatannya usai kegagalan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mendaulatnya sebagai ketua umum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 
BERITA TERKAIT: