Bisa Saja Jokowi Abaikan Moeldoko Untuk Kepentingan Yang Lebih Besar "Gibran"

Pemerintah lewat Kemenkumham resmi menolak pengesahan KLB kubu Moledoko. Tapi rencananya, akan ada upaya hukum lain yaitu ke PTUN.

Meskipun kepengurusan AHY konstitusional, kemenangan mereka pada jilid I diyakini ada campur tangan Presiden Jokowi.

Pemerhati politik M. Rizal Fadillah mengatatan, terkait kisruh Demokrat ini, bisa saja ada "deal" antara Jokowi dan AHY. Misalkan buat pilpres atau pilkada.

"Tidak tertutup kemungkinan AHY atau SBY memiliki "deal" tertentu dengan Jokowi apakah soal pilpres atau pilkada ke depan, atau kebijakan perundang-undangan tertentu yang telah masuk prolegnas," ujar dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/4).

"Moeldoko bisa diabaikan untuk kepentingan Jokowi yang lebih besar. Termasuk kepentingan nasib masa depan Gibran (Gibran Rakabumingraka, anak Jokowi)," sambung Rizal Fadillah menambahkan.

Namu jelas Rizal Fadillah, deal Jokowi dengan SBY-AHY dalam konteks Kemenkumham menolak KLB Moeldoko belum tentu memunculkan pasangan AHY-Gibran, karena Gibran diplot untuk Gubernur DKI, sementara AHY bermain di tataran capres-cawapres, atau menteri sebagai target antara.

"Kemungkinan terkuat adalah Partai Demokrat siap mendukung Gibran untuk Cagub DKI dengan pasangan siapapun," ucapnya.