Biaya Haji Akan Naik, HNW: Jangan Bebankan Ke Calon Jemaah, BPKH Harus Kreatif!

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid/Net

. Biaya haji tahun 2021 diperkirakan akan naik. Hal tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat terutama para jemaah haji yang akan berangkat tahun ini ke Tanah Suci.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan kenaikan biaya haji merupakan usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang disampaikan dalam rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR RI.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS ini menyebutkan, usulan tersebut belum diputuskan oleh pemerintah dan juga parlemen. Lantaran Komisi VIII masih akan melakukan serangkaian pembahasa biaya haji dengan para pemangku.

Meski demikian, HNW menyampaikan agar BPKH kreatif mencari terobosan agar biaya haji 2021 tidak mengalami kenaikan, di antaranya melalui penempatan dana kelolaan pada investasi yang aman dan menguntungkan.

"Dan itulah yang sudah disampaikan anggota Panja Haji dari Fraksi PKS di Komisi VIII DPR RI, agar membantu jemaah haji dengan tidak menaikkan biaya haji tahun 2021, karena itu tentu akan memberatkan masyarakat di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi," kata HNW, Rabu (7/4).

Fraksi PKS akan memperjuangkan agar biaya haji tahun ini tidak naik dan memberikan alternatif berbagai skema biaya haji.

"Kami akan memperjuangkan agar biaya haji 2021 tidak naik dan tidak memberatkan masyarakat calon jemaah haji," imbuhnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu meminta BPKH untuk mengkaji ulang skema keuangan haji tahun 2021 yang diusulkan.

Berdasarkan perhitungannya bersama tim dari Fraksi PKS, jika biaya haji meningkat hingga 50 persen dan diperoleh nilai sebesar Rp 98,6 juta per jamaah. Sementara itu, pihak pemerintah Saudi Arabia hanya mengizinkan 30 persen dari kuota haji Indonesia, untuk memastikan pemberlakuan protokol kesehatan di Arab Saudi.

"Maka BPKH kemungkinan hanya akan mengeluarkan sekitar Rp 4 triliun dari nilai manfaat untuk menjaga agar beban biaya jamaah (bipih) tetap/berada di kisaran angka Rp 36 juta," urainya.

Maka dari itu, lanjut HNW, pemerintah seharusnya tidak perlu menaikkan biaya haji atau memberatkan calon jemaah haji.

"Angka tersebut masih mungkin ditanggung oleh BPKH, mengingat BPKH mendapatkan akumulasi nilai manfaat selama 2 tahun sekitar Rp 15 triliun. Subsidi nilai manfaat Rp 4 triliun juga masih sesuai dengan rencana strategis BPKH sebagaimana yang disampaikan kepada DPR RI pada September 2020," ucapnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Tak Terima Jokowi Dituduh Lemahkan KPK, Ali Ngabalin: Itu Cara-cara Berpikir Otak Sungsang
Politik

Tak Terima Jokowi Dituduh Le..

13 Mei 2021 04:40
Jika PT 0 Persen, Poros Serpong Dan Poros Jakarta Sangat Potensial Dipilih Rakyat
Politik

Jika PT 0 Persen, Poros Serp..

13 Mei 2021 01:57
Apa Yang Buat Rezim Jokowi Manjakan WN China, Tapi Keras Terhadap Rakyatnya?
Politik

Apa Yang Buat Rezim Jokowi M..

13 Mei 2021 01:39
ReJo: Tudingan Feri Amsari Kepada Presiden Jokowi Adalah Fitnah Berbahaya
Politik

ReJo: Tudingan Feri Amsari K..

13 Mei 2021 00:59
Majalengka Satu-satunya Zona Merah Di Pulau Jawa, Bupati: Dasarnya Apa?
Politik

Majalengka Satu-satunya Zona..

13 Mei 2021 00:39
Poros Jakarta Vs Poros Serpong, Siapa Lebih Kuat?
Politik

Poros Jakarta Vs Poros Serpo..

13 Mei 2021 00:19
Sambut Lebaran Dengan Gembira Dan Berbagilah Kebahagiaan
Politik

Sambut Lebaran Dengan Gembir..

12 Mei 2021 23:59
Perayaan Idul Fitri Bersamaan Dengan Kenaikan Isa Almasih, Gus Ami: Mari Kita Rawat Dan Jaga Persatuan Bangsa
Politik

Perayaan Idul Fitri Bersamaa..

12 Mei 2021 23:42