Meilda Pandiangan Cium Gelagat Moeldoko Ingin Disejajarkan Dengan Jokowi

Kepala KSP saat dinobatkan menjadi ketua umum oleh peserta Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak di Deliserdang/Net

Ucapan turut berduka yang disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa hari terakhir menuai kecaman.

Salah satunya dari aktivis perempuan 1998, Meilda Pandiangan yang mengecam Moeldoko karena mengatasnamakan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Kecaman disampaikan lantaran pemerintah secara resmi telah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan diri sebagai kader Demokrat. KLB inilah yang kemudian menobatkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.

"Mestinya Moeldoko malu karena masih mengklaim sebagai ketua umum Partai Demokrat. Pemerintah sudah menolaknya. Sebaiknya seluruh penggerak KLB ilegal sadar diri dan melakukan taubat massal," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Meilda juga meminta Moeldoko untuk berhenti pura-pura lupa jika dirinya masih menjabat sebagai Kepala KSP. Sebab, pernyataan Moeldoko mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani bencana, mendorong difungsikannya penampungan sementara, dan bahkan ingin mengajak kerjasama pemerintah terdengar menjadi lucu.

"Pernyataan tersebut seakan-akan Moeldoko sudah menjadi outsider Pemerintah. Tapi faktanya Moeldoko adalah anak buah presiden yang seharusnya melayani presiden," papar imel.

Sebagai Kepala KSP, Moeldoko seharusnya bisa datang langsung ke lokasi bencana dan mendata jumlah korban dan kerusakan. Data yang didapat lalu dilaporkan ke Presiden Jokowi sebagaimana anak buah melayani atasan.

“Bukan malah gaya-gayaan memuji dan mendukung langkah-langkah pemerintah serta mengajak kerjasama dengan pemerintah,” tuturnya.

Meilda pun menduga Moeldoko sudah tidak mau menjadi anak buah Presiden Joko Widodo. Klaim sebagai ketua umum Demokrat dan pujian pada pemerintah yang disampaikan, kata Meilda, bisa dianggap sebagai gelagat ingin disejajarkan dengan Jokowi.

"Sadarlah Moel, level Anda sebagai anak buah Presiden, jangan sekali-kali mensejajarkan diri dengan presiden, apalagi dengan mengklaim sebagai ketua umum partai orang," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI Nanggala-402 Karena Usia Uzur, Menhan Harus Lakukan Peremajaan
Politik

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI ..

22 April 2021 17:55
Fotonya Jadi Sampul Laporan APBN, Komisi XI: Sri Mulyani Jalankan Misi Siapa?
Politik

Fotonya Jadi Sampul Laporan ..

22 April 2021 17:33
Undang Mendag Dan Mentan, KPK Bahas Kajian Tata Kelola Impor Komoditas
Politik

Undang Mendag Dan Mentan, KP..

22 April 2021 17:31
Tiba Di Kantor Demokrat, Presiden PKS Dan Rombongan Disambut Hangat AHY
Politik

Tiba Di Kantor Demokrat, Pre..

22 April 2021 16:54
Terbesar Di ASEAN, Industri Kaca Batang Jadi Angin Segar Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Politik

Terbesar Di ASEAN, Industri ..

22 April 2021 16:46
Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sangat Riskan Kalau Witjaksono Diplot Menteri Investasi
Politik

Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sang..

22 April 2021 16:36
Prabowo Subianto: Pemerintah Dilema, Dahulukan Pertahanan Negara Atau Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Politik

Prabowo Subianto: Pemerintah..

22 April 2021 16:36
Ketua DPR: Jika KRI Nanggala-402 Bermasalah Karena Usia, Alutsista TNI Harus Dimodernisasi
Politik

Ketua DPR: Jika KRI Nanggala..

22 April 2021 16:14