Juklak Juknis BLT UMKM Belum Siap, Politikus PDIP Jatim Minta Gubernur Khofifah Fast Respon

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari/Net

Bantuan untuk mengurangi dampak pandemi corona terus dilakukan pemerintah. Salah satunya bantuan untuk UMKM melalui  program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM.

Bantuan ini dirancang dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sehingga hanya diberikan pada pelaku usaha mikro yang belum bankable atau belum tersentuh kredit perbankan.

Merespons hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari mendesak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, untuk segera menurunkan juklak dan juknis bagi masyarakat yang ingin mendaftar untuk mendapat BLT UMKM.

"Kami mendesak Bu Gubernur untuk melakukan fast respon terhadap Permenkop Nomor 2 Tahun 2021 tentang BLT UMKM yang baru saja terbit," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (8/4).

Hal itu, lanjut Agatha, diperlukan agar masyarakat pelaku UMKM segera bisa mengajukan dirinya dan tahu tata cara yang pasti untuk mendaftarkan diri dan dapat menerima BLT UMKM.

"Fast respon dari Pemprov menjadi sangat penting, apalagi di masa pendemi seperti ini. Banyak karyawan kontrak yang mengalami pemutusan kontrak akibat perlambatan ekonomi yang diakibatkan pendemi covid," ujar Agatha, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Politikus PDI Perjuangan ini membeberkan, pada Juni 2020, Jawa Timur mencatatkan lebih dari 50 ribu karyawan yang di-PHK dan dirumahkan.

"Maka negara hadir, dan menurut saya BLT UMKM ini sedikit banyak bisa membantu masyarakat korban PHK untuk segera banting setir dan mulai belajar untuk membuka usaha mikro. Karena jika mengandalkan lowongan pekerjaan pasti akan sangat sulit. Dulu saja sudah sulit, apalagi di masa pendemi," tuturnya.

Dengan adanya juklak dan juknis serta aturan yang jelas, lanjut dia, penegakan dan pelaksanaan program BLT UMKM bisa dipantau bersama.

Program BLT UMKM tahun ini lebih kecil dibanding 2020, yaitu sebesar Rp 1,2 juta, dengan kuota sekitar 12 juta calon penerima. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan anggaran. Dan bantuan ini bisa diakses sampai dengan Agustus.

"Bagi warga Jatim bisa mengecek dulu ya apakah NIK nya terdaftar atau tidak di program BLT UMKM atau BPUM (Bantuan Presiden Usaha Mikro) di https://eform.bri.co.id/bpum," terangnya.

"Jika setelah mengecek, dan tidak terdaftar maka bisa mengajukan diri lewat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim. Tapi tunggu dulu juklak juknisnya," pungkas Agatha.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Berharap DPD Bersama Mahasiswa Dan Pemuda Sinergi Kawal Pembangunan Daerah
Politik

LaNyalla Berharap DPD Bersam..

23 April 2021 11:51
Hampir Kebobolan, Pimpinan Senator Minta Karantina 135 WNA India Diperpanjang Jadi 14 Hari
Politik

Hampir Kebobolan, Pimpinan S..

23 April 2021 11:47
Banyak Milenial Direkrut Teroris, GMNI: Program Deradikalisasi Hanya Berorientasi Proyek
Politik

Banyak Milenial Direkrut Ter..

23 April 2021 11:47
Azis Syamsuddin Diduga Fasilitasi Pertemuan Walikota Tanjung Balai Dan Penyidik KPK, Hensat: Nama Baik Parlemen Jadi Jelek
Politik

Azis Syamsuddin Diduga Fasil..

23 April 2021 11:20
Tidak Beretika Dan Permalukan DPR, Azis Syamsuddin Harus Diperoses MKD Dan Penegak Hukum
Politik

Tidak Beretika Dan Permaluka..

23 April 2021 10:33
Soal Wacana MLB, Elite PKB Lampung Masih Adem Ayem
Politik

Soal Wacana MLB, Elite PKB L..

23 April 2021 09:59
Puji Kerja Keras KPK, IPW: Mampukah Firli Seret Azis Ke Pengadilan Tipikor?
Politik

Puji Kerja Keras KPK, IPW: M..

23 April 2021 09:51
Periksa LKPJ Gubernur Aceh, Pansus DPRA Punya Waktu 30 Hari
Politik

Periksa LKPJ Gubernur Aceh, ..

23 April 2021 09:02