Pengamat: Pengambilalihan TMII Jangan Jadi Beban Negara Dan Kanal Korupsi Oleh Badan Pengelola Yang Baru

Begitulah pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menanggapi Keputusan Presiden (Kepres) 19/2021 tentang tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Kita berharap nanti Taman Mini tidak menjadi beban negara. Karena persoalannya itu kalau sudah dimiliki oleh negara kan nanti ada badan pengelola, jangan sampai badan pengelola itu jadi beban negara," ujar Trubus saat dihubungi Kantor Berita Poltik RMOL, Jumat (9/4).

Trubus menjelaskan, beban yang ditanggung oleh negara adalah ketka badan pengelola TMII yang baru nanti tidak bekerja secara profesional, dan justru malah membuka ruang praktik korupsi.

"Artinya disitu malah digunakan potensi korupsi oleh yang menggunakan atas nama Taman Mini itu. Itu juga perlu diantisipasi," ucapnya.

Maka dari itu, Trubus menyarankan agar TMII tidak lagi dikelola oleh pihak swasta, melainkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan segmen yang ada, supaya bisa mendatangkan pendapatan tambahan yang masuk kas negara.

Sehingga, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) yang meminta TMII dikelola oleh negara secara profesional agar memberikan masukan kepada negara berjalan, dan tidak seperti pengelolaan Yayasan Harapan Kita yang tidak menyetor pajak ke negara.

"Jadi ini ada kemampuan untuk dikelola secara profesional, sehingga itu nanti bisa memberikan masukan tambahan ke pemerintah," tegas Trubus.

"Dan Taman mini juga bisa menjadi tempat edukasi, pendidikan kepada masyakat generasi berikutnya tentang nilai-nilai budaya, kearifan lokal, termasuk teknologi juga yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia," tandasnya.