Defisit vaksin ini pun mendpaat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
"Ini bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Pemerintah harus memberikan perhatian serius," jelas LaNyalla di Bengkulu, Jumat (9/4).
Pada dasarnya, LaNyalla mengaku defisit vaksin sudah terprediksi sebelumnya. Namun sayang, hal ini tidak segera diantisipasi Kementerian Kesehatan.
"Semestinya Kemenkes sudah memiliki
roadmap yang jelas sehingga skema pemberian vaksin sesuai dengan jadwal. Atau, Kemenkes membuat skema opsi lain jika vaksin tidak dapat didatangkan," katanya.
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu meminta pemerintah memberikan skema lain yang lebih konkret jika ketidakpastian kedatangan vaksin sangat tinggi.
"Selain itu pemerintah perlu keterbukaan kepada publik agar dipahami keadaan yang sebenarnya, sehingga memunculkan kesadaran untuk mengubah perilaku masyarakat," kata LaNyalla.
Ditambahkannya, Indonesia harus terus melobi negara-negara produsen
vaksin untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi.
"Kita jangan menyerah, terus upayakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki agar menjadi opsi lain dalam penyediaan vaksin, jika pun tidak berhasil kita telah belajar mengenai science vaksin yang sangat mahal," tutupny.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: