Anomali Pertumbuhan Ekonomi Jatim, Gerindra: Investasi Buat Siapa?

Wakil ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menyebut, anomali kinerja perekonomian Pemprov Jatim itu bisa terlihat jelas dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2020.   

Sebagaimana diketahui, kinerja penanaman modal dalam negeri di Jatim menjadi juara pertama secara nasional sepanjang tahun 2020. Bahkan perdagangan dalam negeri Jatim mengalami surplus Rp 91 triliun sepanjang tahun 2020.

Namun menurut data mutakhir, tren yang baik di bidang investasi dan perdagangan Jatim tak berbanding lurus dengan angka pengangguran yang semakin tinggi.

Sepanjang tahun 2020, ada kenaikan lebih dari 2 persen terhadap total pengangguran terbuka di Jatim sehingga menyentuh angka 5,26 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Jatim yang berjumlah 21 juta.

"Semua menjadi sia-sia jika kenyataannya pengangguran malah makin tebal. Bahkan bisa muncul pertanyaan, sebenarnya investasi itu buat siapa? Surplus perdagangan itu menguntungkan siapa? Ini merupakan warning bagi Gubernur Jatim dan jajarannya," kata Anwar Sadad diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (9/4).

Plt Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini berharap, Gubernur Khofifah Indar Parawansa segera menyiapkan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Bila masih terkendala pandemi, setidaknya masyarakat diberi ketrampilan produktif, seperti membuka BLK milik Pemprov untuk warga.

Di antara upaya yang bisa dilakukan Pemprov Jatim melalui Disnakertrans adalah dengan mendorong UPT BLK Disnakertran yang tersebar di 16 lokasi di Jawa Timur agar memperbanyak volume kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sektor pekerjaan informal maupun nonformal harus mendapatkan pemihakan yang lebih besar. Karena di sanalah 70 persen angkatan kerja di Jatim berada," beber politikus asal Pasuruan ini.

Gus Sadad, sapaan akrab Anwar Sadad kembali mengingatkan, jika sampai tingkat pengangguran tak terkendali, maka kinerja apik Gubernur Jatim di sektor lain akan menjadi sia-sia.

"Bonus demografi yang dimiliki Jatim saat ini bisa menjadi peluang dan masalah besar. Kuncinya, bagaimana Pemprov Jatim mampu menfasilitasi penduduk angkatan kerja bisa bekerja dan memiliki pendapatan," pungkasnya.