Haji Isam Diduga Suap Pejabat Pajak, Satyo Purwanto: Udah Lumrah

Pengusaha Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam/Net

Suap menyuap terhadap petugas pajak serta adanya uang pelicin untuk pengurusan pajak perusahaan agar pajaknya bernilai rendah sangat mungkin terjadi, hal ini lantaran masih banyaknya pejabat pajak yang bisa disogok.

Begitu pandangan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto soal dugaan pengusaha Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam menyuap pejabat pajak.

"Modus nyuap Ditjen Pajak sebenarnya gak ada yang baru, udah lumrah. Tujuan suap hanya terkait pengurusan pajak perusahaan agar pajak perusahaan tersebut bernilai rendah," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/4).

Sebelumnya dugaan permainan pajak dengan cara menyuap pejabat Dirjen Pajak ini diungkap oleh mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Bahkan secara terang-terangan Arief meminta agar KPK segera memeriksa dan menahan Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

"Tapi sangat disayangkan KPK belum bisa menangkap penyuap dari pihak perusahaan dan belum mengumumkan tersangka dari perkara ini," sesalnya.

Disisi lain, eks Sekjen Prodem ini merasa ada yang janggal saat penggeledahan KPK di PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan yang dimiliki oleh Haji Isam gagal. Dalam penggeledahan itu KPK tidak menemukan barang bukti dugaan suap terhadap pejabat Dirjen Pajak, karena diduga barang bukti sengaja dihilangkan.

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Perusahaan batu bara itu diduga terjerat masalah pajak yang tengah diusut KPK.

"Aneh kok bisa gagal. Gagalnya penggeledahan KPK harus diselidiki, operasi senyap KPK mestinya steril, patut diduga ini ada pembusukan yang mengakibatkan "rembesnya" info rencana penggeledahan dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh tim KPK, hal inilah yang membuat barang bukti bisa disembunyikan atau dihilangkan," demikian Satyo.

EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49