Menjelang Pemilu 2024, eskalasi perempuan dalam perpolitikan tanah air rupanya cukup dinamis. Bahkan, ruang lingkupnya bukan sekadar besar namun juga kompleks.
Selain itu, tantangan bagi perempuan tak hanya siap maju, memiliki kecukupan materi, dan kesiapan mental. Namun lingkungan politik juga harus dapat menerima kehadiran figur perempuan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Estetika Institut, Estetika Handayani, saat mengisi diskusi virtual bertajuk "Perempuan Dalam Eskalasi Politik Menuju 2024" yang digelar Party Watch Institut, dan dipandu Duta Politik, Agnia Addini, Sabtu (10/4).
Berbicara eskalasi perempuan dalam Pemilu 2024, terang Handayani, maka harus dimulai dari bawah. Sebab, hadirnya perempuan tidak cukup hanya diwakili Calon Legislatif (Caleg) di setiap gelaran Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Tetapi bagaimana memposisikan perempuan pada tingkatan daerah, lalu bagaimana mendorong wacana ini menjadi wacana secara umum, yakni menghadirkan figur-figur perempuan dalam konstelasi politik Pilpres," ujar Handayani, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Ia menilai, eskalasi perempuan dalam Pemilu 2024 sangat mungkin terjadi karena saat ini kaum hawa telah mendapat ruang dan posisi strategis. Contohnya, saat ini terdapat dua figur perempuan berposisi menteri yang dinilai berhasil.
"Kita lihat Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan yang saya rasa cukup berhasil menangani ekonomi Indonesia saat ini, di mana kita tidak terjadi inflasi yang begitu signifikan," tuturnya.
"Kemudian figur lain, yakni Menteri Luar Negeri Ibu Retno yang mempunyai daya diplomasi luar biasa, sehingga Indonesia memiliki kapasitas yang cukup diperhitungkan di antar negara," imbuhnya.
Maka itu ia berpendapat, figur perempuan bukan tidak mungkin dapat dihadirkan dalam Pemilu 2024. Namun, keterbukaan ruang dialog melibatkan figur-figur perempuan juga sangat dibutuhkan untuk membangun konsep pentingnya tujuan yang cukup rasional.
"Memaksimalkan perempuan itu kita hadirkan pada konteks penyelenggara, bahwa perempuan sudah banyak hadir di ruang strategis penyelenggara Pemilu. Seperti dorongan agar KPU dan Bawaslu cermat memposisikan perempuan di dalamnya," ucapnya.
"Kita juga mesti mencari bagaimana mekanisme semua suara perempuan tersalurkan. Perempuan tidak boleh golput, perempuan juga harus support perempuan, agar sampai pada golnya," tandas Handayani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: