Larangan Mudik Penting Agar Krisis Ekonomi Tidak Berkepanjangan

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno/Net

Keputusan pemerintah melarang mudik lebaran harus didukung penuh demi mencegah krisis ekonomi berkepanjangan. Sebab jika penularan Covid-19 masih terus naik, pemulihan ekonomi akan semakin sulit.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai pelarangan mudik lebaran merupakan kebijakan yang tepat dan efektif. Hendrawan mengatakan, fakta telah menunjukkan bahwa setiap setelah masa libur dan mobilitas penduduk besar, angka keterpaparan Covid-19 meningkat.

"Ini menunjukkan kesadaran terhadap protokol kesehatan belum sampai tingkat yang memadai," kata Hendrawan Supratikno lewat keterangannya kepada wartawan, Minggu (11/4)

Epidemiolog, sambungnya, selalu menekankan arti penting pencegahan. Karena sekali salah langkah, sistem kesehatan akan ambrol. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang selama ini sudah dijalankan menjadi sia-sia. Dampak lainnya terhadap perekonomian.

"Bila ekonomi membeku, upaya memanaskannya butuh biaya lebih besar lagi,”imbuhnya.

Hendrawan menjelaskan pemerintah sudah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya sangat besar.

"Tinggal dijalankan dengan penuh kesungguhan, didasarkan atas data yang akurat, dan diawasi dengan baik pelaksanaannya,” ucapnya.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan perlu dipahami bersama bahwa kebijakan larangan mudik sebagai langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19, terutama bagi kelompok lanjut usia yang rentan tertular. Pengalaman libur panjang sebelumnya terbukti diikuti dengan peningkatan kasus positif Covid-19.

"Sehingga begitu kita dapat mengendalikan pandemi ini, harapannya turut menjaga daya tahan ekonomi," kata Puteri.

Untuk menjaga geliat ekonomi, pemerintah perlu terus memacu kinerja konsumsi dan daya beli masyarakat. Dia menambahkan, belanja pemerintah melalui pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sisi permintaan.

"Langkah ini juga perlu didorong dengan percepatan penyaluran jaring pengaman sosial seperti PKH dan kartu sembako. Termasuk, pengoptimalan insentif fiskal dalam program PEN bagi sektor yang rentan terdampak seperti pariwisata dan transportasi. Tujuannya agar konsumsi rumah tangga bisa bekerja optimal, sekaligus menjaga kelangsungan dunia usaha ditengah pembatasan mobilitas sementara ini," katanya.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan agar kebijakan larangan mudik ini terlaksana dengan konsisten.

"Termasuk dibarengi dengan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

Jangan Tinggal Diam, Pemerintah RI Diminta Layangkan Protes Atas Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir Ke Laut
Politik

Jangan Tinggal Diam, Pemerin..

10 Mei 2021 00:08
Tak Elok Pegawai KPK Yang Tidak Lulus TWK Mempertanyakan Materi Soal
Politik

Tak Elok Pegawai KPK Yang Ti..

09 Mei 2021 23:50
Prediksi Indo Barometer: Perseteruan Bobby Nasution Dan Edy Rahmayadi Bakal Berlanjut Hingga Pilgub Sumut 2024
Politik

Prediksi Indo Barometer: Per..

09 Mei 2021 23:35
Polemik TWK, Anggota Fraksi Golkar Sarankan Remedial Training
Politik

Polemik TWK, Anggota Fraksi ..

09 Mei 2021 22:19
Presiden Dipermalukan Oleh Dapur Komunikasi Pemerintah Yang Sedang Galau
Politik

Presiden Dipermalukan Oleh D..

09 Mei 2021 21:57
Ajakan Beli Bipang Online Bukti Jokowi Mudah Disetir Orang Sekelilingnya
Politik

Ajakan Beli Bipang Online Bu..

09 Mei 2021 21:22
100 Hari Kapolri Jenderal Listyo, Pengamat Intelijen: Perubahan ke Arah Positif Sudah Dimulai
Politik

100 Hari Kapolri Jenderal Li..

09 Mei 2021 20:17
WNA China Berdatangan Saat Larangan Mudik, Garda Bangsa: Memang Tidak Bisa Ditunda?
Politik

WNA China Berdatangan Saat L..

09 Mei 2021 19:58