Jadi Wewenang Presiden, Penetapan Penundaan Pilkada Aceh 2022 Bukan Ranah KIP

Rapat koordinasi KIP Aceh dengan DPR Aceh di Gedung Parlemen Aceh/RMOLAceh

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak berwenang menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2022.

Hal ini ditegaskan praktisi hukum dan Wakil Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan, Imran Mahfudi, melalui keterangannya kepada Kantor Berita RMOLAceh, Minggu (11/4).

Penetapan itu dinyatakan lewat Keputusan KIP Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Tanggal 2 April 2021 Tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021.

“Keputusan itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 104 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,” jelas Imran.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kata Imran, KIP Aceh tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan penundaan Pilkada. KIP Aceh hanya berwenang untuk mengusulkan kepada Gubernur Aceh melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Selanjutnya, Gubernur Aceh mengajukan permohonan kepada Presiden dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. Kewenangan untuk menunda seluruh tahapan Pilkada, lanjut Imran, berada di tangan Presiden.

“Jika disetujui, presiden akan mengeluarkan keputusan untuk menunda seluruh tahapan pilkada, lantas KIP Aceh menindaklanjuti dengan sebuah keputusan,” ujarnya.

Imran mengingatkan bahwa urusan penundaan, KIP Aceh hanya berwenang untuk mengusulkan, bukan memutuskan. Keputusan itu merupakan kewenangan presiden untuk dilaksanakan oleh KIP Aceh.

Tindakan KIP Aceh yang langsung menetapkan penundaan Pilkada sebelum ada keputusan presiden, melampaui kewenangan dan bertentangan dengan Qanun Pilkada.

Di samping ikhwal kewenangan, dalam keputusan tentang penundaan pilkada, KIP Aceh juga tidak menjelaskan alasan penundaan pilkada, seperti lazimnya sebuah keputusan. Pada bagian konsideran menimbang, tambah Imran, hal ini alasan-alasan hukum penentuan sebuah keputusan harus dicantumkan.

“Jadi alasan ketiadaan anggaran yang disampaikan oleh KIP Aceh sebagai alasan penundaan itu tidak jelas. Karena dalam dokumen resmi keputusan itu, alasan itu sama sekali tidak tercantum, baik dalam keputusan maupun surat KIP Aceh yang dikirimkan ke DPRA,” tutup Imran.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49