Lapor Bawaslu RI, Denny Indrayana Cium Beragam Modus Politik Uang Jelang PSU

Calon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana/Ist

Sejumlah dugaan kecurangan dan politik uang ditemukan jelang pemungutan suara ulang (PSU) di Kalimantan Selatan yang akan digelar pada 9 Juni 2021 mendatang.

Temuan tersebut pun yang mendasari Calon Gubernur Kalimantan Selatan, H Denny Indrayana untuk mendatangi Badan Pengawas Pemilu RI di Jakarta, Senin pagi ini.

“Iya, Insya Allah jam 10 nanti saya ke Bawaslu,” kata Denny Indrayana saat dihubungi wartawan, Senin (12/4).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini memilih melaporkan ke pusat karena Bawaslu Kalsel dianggap tidak terlihat berupaya mencegah sejumlah motif politik uang temuannya.

“Seperti dibiarkan saja, seperti tahu sama tahu. Ini kan sangat merugikan bagi demokrasi kita, terutama kami yang ingin mengedepankan politik jujur dan adil,” lanjutnya.

Ia mengurai, politik uang yang ditemukan berupa pembagian sembako yang dikemas dalam parsel, THR, hingga berupa zakat mal. Tak hanya itu ia juga menemukan praktik bermodus memborong baang dagangan dengan disertai pembagian uang kepada warga.

“Kami juga menemukan fakta pelibatan aparat pemerintahan dari level kepala dinas sampai level kepala desa dan Ketua RT-RW yang digaji Rp 2,5 juta. Kemudian kepala desa digaji sebesar Rp 5 juta per bulan untuk menggalang suara pemilih. Ini sangat sistematis dan masif sekali,” lanjut Denny.

Denny juga menyebutkan bahwa ada modus berupa penempelan stiker bertanda khusus di rumah-rumah warga sebagai kamuflase pendataan pemilih yang ujungnya dipergunakan untuk data pembayaran politik uang.

“Jadi tiap rumah didata, dibayar Rp 100 ribu untuk ditempeli striker, kemudian nanti akan ada lagi pembagian berikutnya yang besarnya sekitar Rp 500 ribu saat menjelang pemilihan,” tegasnya.

Modus selanjutnya adalah berupa shalat hajat dan ibadah lainnya yang diikuti dengan pembagian uang. Oleh karenanya, ia berharap kepada Bawaslu RI untuk segera menindaklanjuti laporannya tersebut.

“Kami berharap Bawaslu RI melakukan langkah-langkah nyata dan menegakkan aturan dengan benar dan adil, mengingat Bawaslu Kalsel tidak melakukan tindakan pencegahan dan seolah melakukan pembiaran. Padahal tidak sulit mengidentifikasi modus-modus tersebut,” tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49