Komisi IX DPR Sejalan Dengan Presiden Yang Menolak Nasionalisme Vaksin

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene/Net

DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pasokan vaksin sangat penting untuk bisa menekan kasus positif Covid-19.

Begitu yang disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ketika membahas perihal pasokan vaksin untuk rakyat Indonesia, Senin(12/4).

"DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada," kata Felly.

Indonesia salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi penjualan vaksin ke negara lain. Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) mengajak pemimpin negara lain menolak nasionalisme vaksin.

Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi. Felly mengatakan, penegasan sikap Presiden dalam forum dunia tersebut amat penting.

"Komisi IX DPR sejalan dengan sikap Presiden yang menolak nasionalisme vaksin," tegasnya.

Felly menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen.

"Pertama, tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Kemudian, kata Felly, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, seperti lanjut usia dan tenaga pendidik.

"Kemudian, pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri,” tuturnya.

Felly melihat pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19.

"Dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin," tutupnya.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat (9/4), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin. Seperti negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan juga AstraZeneca.

Pemerintah Indonesia meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.

Langkah lainnya adalah pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong royong. Pengadaan untuk vaksin gotong royong saat ini sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik, Cansino, dan Sinopharm.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49