Arief Poyuono: Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Akan Jadi Bencana Ekonomi Nasional

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Ist

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono meramal Indonesia akan diguncang bencana ekonomi nasional akibat pembangunan infrastruktur yang dikerjakan di era Presiden Joko Widodo.

Arief mengurai, ada beberapa hal yang mendasari kemungkinan bencana ekonomi tersebut.

Pertama, untuk mendapatkan atau memenangkan proyek di PUPR, kata Arief Poyuono, para kontraktor swasta harus setor 20 persen dari total nilai proyek.

"Padahal proyek infrastruktur tersebut harganya sudah di-mark up," kata Arief Poyuono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/4).

Kedua, lanjut Arief, jika BUMN Karya yang mengerjakan infrastruktur, fee diambil dari para sub kontraktor pada BUMN Karya.

Selain itu, untuk menambah fee bagi para oknum PUPR dan BUMN Karya, para vendor dan sub kontraktor swasta disebutnya memasukkan harga mahal untuk barang dan jasa yang disubkan pada BUMN Karya karena untuk fee para oknum BUMN Karya dan PUPR.

"Selain itu juga, banyak proyek-proyek fiktif di BUMN Karya yang membuat tagihan ke BUMN Karya," jelasnya.

"Belum lagi proyek infrastruktur listrik yang juga memberatkan keuangan PLN karena hampir 30 persen dari nilai proyek itu mengalir pada para broker dan mafia proyek listrik di PLN dan departemen terkait," sambung Arief Poyuono.

Pun demikian dalam pembangunan infrastruktur lain, seperti bandara dan pelabuhan. Ia menjelaskan, nilai proyek pembangunan bandara dan pelabuhan banyak yang di-mark up dan tidak disertai studi kelayakan yang sesuai.

Hasilnya, kata dia, banyak pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Bahkan bila selesai pun tidak memberikan dampak positif untuk pengembalian dana pembangunannya.

Hal itu terbukti sepanjang periode pertama Jokowi memerintah, pembangunan infrastruktur tidak bisa mengangkat nilai pertumbuhan ekonomi nasional hingga kisaran 7 persenan.

"Jadi cita-cita mulia Jokowi mencanangkan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tidak memberikan efek besar. Malah akan menjadi bencana ekonomi dan ancaman krisis ekonomi akibat macetnya pengembalian dana pinjaman bagi proyek-proyek infrastruktur," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Airlangga: Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun, 10 Provinsi Tumbuh Positif
Politik

Menko Airlangga: Realisasi P..

18 Mei 2021 05:42
Dari Balik Jeruji Besi, HRS Serukan Gelar Aksi Bela Palestina
Politik

Dari Balik Jeruji Besi, HRS ..

18 Mei 2021 00:58
Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB Dalam RUU Penanggulangan Bencana, PKS Minta Risma Menghadap Jokowi
Politik

Bersikeras Pertahankan Nomen..

17 Mei 2021 22:28
PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel
Politik

PAN: Mengutuk Saja Tidak Cuk..

17 Mei 2021 21:03
Dunia Harus Bersatu Hentikan Kebiadaban Israel
Politik

Dunia Harus Bersatu Hentikan..

17 Mei 2021 20:38
Jawab Kegelisahan Publik, LaNyalla Minta Pemerintah Klarifikasi Masuknya TKA China Ke Indonesia
Politik

Jawab Kegelisahan Publik, La..

17 Mei 2021 20:12
Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Serukan PBB Ambil Langkah Nyata Hentikan Kebrutalan Israel
Politik

Prakarsa Persahabatan Indone..

17 Mei 2021 19:59
Gugatan Kembali Ditolak, Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
Politik

Gugatan Kembali Ditolak, Pel..

17 Mei 2021 19:17