Menurut peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, kerugian PGN terjadi karena selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menjadi sapi perahan oligarki.
"Sebagai sapi perahan, maka sudah pasti BUMN itu rugi. Sementara oligarki swasta pemerah dan peminum susu sapi perahan sampai kenyang, sampai mabok, sampai muntah-muntah," kata Salamuddin Daeng kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/4).
Ia memaparkan, kerugian PGN juga terjadi akibat tekanan regulasi yang ada. Hal ini pun diamini manajemen PGN bahwa tekanan peraturan yang dibuat pemerintah sebagai faktor eksternal PGN rugi.
Sudah mengalami kerugian, kata dia, PGN masih ditekan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui kasus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2012-2013. Kasus ini diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) pada Desember 2020.
"PGN harus membayar pajak dan denda sebesar 278,4 juta dolar AS pada tahun 2020. Nilai sangat besat untuk ukuran keuangan PGN. Padahal PGN sudah digencet sebelumnya oleh 'Sinuhun' untuk menurunkan harga gas," jelasnya.
'Sinuhun' yang dimaksud merujuk pada Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan penugasan kepada menterinya dengan Kepmen ESDM 89K/2020 tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri tertentu, dan Kepmen 91K/2020 tentang harga gas untuk pembangkit listrik.
"Inti peratutan tersebut adalah PGN digencet untuk menurunkan harga gas 6 dolar per MMBTU. Harga ini di bawah harga beli gas PGN kepada perusahaan hulu. Peraturan ini memang rada ancur alias kacau," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kerugian yang dialami anak perusahaan PT Pertamina, yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN) hingga Rp 3,8 triliun di tahun 2020 bukan kabar yang mengejutkan. 
BERITA TERKAIT: