Lewati Medan Terjal, Khofifah Tunggangi Motor Sejauh 4 Km Ke Lokasi Terdampak Gempa

Setelah sebelumnya meninjau Kabupaten Malang, kali ini Gubernur Khofifah meninjau Kabupaten Lumajang, Senin (12/4).

Lokasi pertama yang ditinjau Gubernur Khofifah yaitu, Dusun Krajan, Desa Sidomulyo Kecamatan Peonojiwo. Khofifah melakukan peninjauan di berbagai titik terdampak baik ringan, sedang, maupun berat.

Ia juga sempat bertegur sapa kepada warga penyandang disabilitas yang dapat diselamatkan oleh ibunya serta berbagi sembako baik untuk warga maupun yang sedang kerjabakti membongkar rumah terdampak gempa.

Kunjungan dilanjutkan ke Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari. Desa ini merupakan desa terdampak gempa paling parah di Lumajang. Untuk menuju Dusun Iburaja, Desa Kaliuling, Khofifah dan rombongan harus menggunakan motor sekira empat kilometer akibat jalan yang ditempuh sulit dijangkau mobil.

Rombongan meninjau beberapa rumah penduduk yang rusak akibat gempa. Sempat mendengarkan keluh kesah warga, Khofifah dan rombongan melanjutkan tinjauan ke dapur umum dan kecukupan logistik bagi para pengungsi.

Selain itu, Khofifah juga menikmati nasi bungkus bersama warga terdampak di Dusun Iburaja, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kab. Lumajang.

Usai peninjauan, Khofifah meminta berbagai pihak bersinergi untuk segera melakukan percepatan penanganan dampak gempa termasuk recovery dan rekonstruksi untuk penanganan pasca gempa. Dimana, sinergitas ini mencakup pemerintah provinsi, aparat TNI/Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan. Tentunya, dengan dukungan dari pemerintah pusat.

"Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penangan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat," jelas Khofifah diberitakan Kantor Berita RMOLJatim.

Terkait pelibatan anggota TNI dan Polri dalam proses recovery dan rekonstruksi, Khofifah telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memastikan SDM yang membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak.

Sesuai arahan Kepala BNPB jika kategori rusaknya ringan sampai sedang, maka dilakukan dengan skema swakelola.

"Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR," tandas Khofifah.