Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan/Net

Kebijakan impor muncul dari perilaku pemburu rente yang memaksakan impor agar terus langgeng di Indonesia.

Begitu yang dikatakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam pidato politik bertemakan "Candu Impor dan Bahayanya Bagi Demokrasi" secara virtual, Rabu (14/4).

"Kebijakan impor saya kira muncul dari perilaku para pemburu rente yang memaksakan adanya pemburu impor untuk terus langgeng di Indonesia, para pemburu rente ini mencari keuntungan sesaat dan rela mengorbankan nasib rakyat kecil nasib petani, nasib kita di kemudian hari," ucap Zulhas sapaan akrabnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, seharusnya reformasi memberikan masyarakat rasa kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan.

Tapi yang saat ini terjadi, kata Zulhas, justru kebalikannya. Selama 23 tahun reformasi di Indonesia tidak ada kedaulatan pangan, dan utang negara yang kian memuncak.

"Namun rasanya cita-cita itu masih jauh panggang dari api dalam 23 tahun kita justru masih dihimpit banyak persoalan mulai dari kecanduan impor pangan yang menunjukkan tidak adanya kedaulatan kita dalam bidang pangan hingga belitan utang luar negeri semakin meningkat, akibatnya kesejahteraan rakyat menjadi PR lama yang tidak kunjung usai," tegasnya.

Zulhas kemudian menyinggung, adanya kebijakan impor ini lantaran biaya demokrasi yang tinggi untuk dapat menjadi pejabat di Indonesia.

"Apakah ini buah dari sistem demokrasi yang high cost, yang mahal? Sebagaimana yang pernah saya singgung dalam pidato sebelumnya. Saya kira ada kaitan atau ada hubungannya. Ada yang perlu kita evaluasi dari demokrasi dan cara kita menjalankan pasca reformasi," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49