Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Rencana perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat sepenuhnya menjadi hak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.

Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Gerindra pun memastikan tak akan mengintervensi isu reshuffle seiring penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Ya reshuffle kabinet itu kan haknya presiden untuk kemudian melakukan reshuffle,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4).

Wakil Ketua DPR RI ini juga mengaku tak mengetahui pasti kemungkinan kementerian mana yang akan dirombak presiden. Pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya kapada sang presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Karena itu kebutuhan yang memang diiinginkan oleh presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet. Kami (Gerindra) tidak ikut campur, kami memberikan kewenangan kepada presiden karena itu memang kewenangan beliau,” katanya.

Disinggung mengenai kinerja kementerian mana yang perlu dievaluasi dan dilakukan perombakan oleh presiden, Dasco menjawabnya diplomatis.

"Yang lebih jelas kan sebagai penanggung jawab pak presiden lebih tahu mana kementeriain yang perlu dirombak, mana kementerian yang perlu diperkuat, dan mana yang perlu diperbaiki,” tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49