Pasalnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Terlebih PPP menduga isu ini juga belum dikomunikasikan dengan Wakil Presiden Maruf Amin.
"Hemat saya, di luar presiden enggak ada yang tahu ya. Saya kira Pak Wapres pun mungkin belum diberi tahu orang-orangnya. Saya yakin itu," kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/4).
"Maka hemat saya, sudahlah soal
reshuffle ini jangan kemudian didramatisasi, saya rasa enggak usahlah," imbuhnya menegaskan.
Arsul justru mempertanyakan apakah
reshuffle kabinet akan diikuti oleh pergeseran kementerian yang lainnya, selain Kemenristek yang melebur menjadi Kemendikbud-Ristek. Sebab, PPP sendiri selaku partai koalisi tidak ada tawaran kursi dari presiden.
"Pertanyaan adalah apakah
reshuffle itu akan diikuti dengan pergeseran atau penggantian pos lainnya? Kan itu pertanyaannya," tuturnya.
"Enggak ada (tawaran kursi ke PPP). Penawaran kursi baru soal komposisi kabinet, baik dari partai politik maupun profesional dan sudah tepat. Tapi kalau
reshuffle hanya menggeser atau mengubah orang, bukan mengubah komposisi," demikian Arsul Sani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: