Diisukan Kena Reshuffle, Menkumham Yasonna Tetap Kerja Normal

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly/Net

Kementerian Hukum dan HAM memastikan tak terpengaruh dengan isu reshuffle kabinet yang diprediksi akan segera dilakukan Presiden Joko Widodo.

Dari beberapa nama yang mencuat, Menkumham Yasonna Laoly dianggap pantas untuk dirombak presiden.

"Setahu saya Pak Menteri bekerja seperti biasa, tidak terpengaruh dengan wacana reshuffle kabinet, termasuk yang menyebut dirinya layak di-reshuffle," kata Staf Khusus Menkumham, Ian P. Siagian dihubungi wartawan, Kamis (15/4).

Kemenkumham, kata dia, saat ini sedang fokus menyosialisasikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ke semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.

UU ini merupakan prioritas pemerintah, supaya semua kendala dalam hal peningkatan investasi bisa teratasi. Karena itu, menurut Siagian, Menteri Yasonna tetap bekerja menjalankan tanggung jawabnya memimpin Kemenkumham di tengah wacana reshuffle kabinet.

"Pak Yasonna fokus pada tugas-tugasnya, kerja, kerja, kerja. Tak ambil pusing karena namanya sering disebut menteri yang paling layak di-reshuffle," ucap Siagian.

Ia menegaskan, perombakan kabinet adalah sesuatu yang biasa. Lebih penting lagi reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, yang tak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Kita kan sama-sama tahu, yang punya wewenang menunjuk atau memberhentikan seorang menteri adalah presiden. Jadi, semua menteri ini termasuk Menkumham tegak lurus dengan hak prerogatif tersebut," tegasnya.

Siagian menyayangkan adanya persepsi miring oleh sebagian masyarakat atas kinerja Menkumham Yasonna seperti yang dipublikasikan oleh lembaga survei. Pandangan tersebut, kata dia, justru terbalik dan tak sesuai dengan kenyataan.

"Ada terobosan yang revolusioner setelah Menkumham dijabat Pak Yasonna," tutup Siagian.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49