Pasalnya, kata peneliti Formappi Lucius Karus, melihat DPR RI gencar melakukan kampanya vaksin Nusantara padahal BPOM belum mengeluarkan izin uji klinis tahap II.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan, jika ada politisasi Vaksin Nusantara seperti yang dituduhkan, maka anggota DPR RI tidak perlu membahayakan diri dengan bersedia diambil sampel untuk vaksinasi.
"Jadi saya pikir kalau soal politisasi, kalau mau ngomong tidak perlu saya membahayakan diri saya sendiri dong, dengan menjadi
quote and quote soal percobaan vaksin ini,†tegas Nihayatul dalam acara diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertemakan "Apa Kabar Vaksin Nusantara?", Kamis (15/4).
Politisi dari PKB ini mengatakan, bahwa Vaksin Nusantara ini masih dalam uji klinis tahap II dan masih dalam proses penelitian di RSPAD.
Nihayatul tartarik untuk menjadi relawan Vaksin Nusantara, semata-mata untuk mendukung perkembangan vaksin dalam negeri.
"Saya sebenarnya ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa sayapun secara pribadi sebagai anggota DPR, saya pun mau dijadikan untuk melakukan fase penelitian ini. Jadi Vaksin Nusantara kalau mau ngomong belum beredar luas, kan ini masih pada fase penelitian,†katanya.
"Saya ingin menunjukkan kepadan masyarakat sebagai support saya kepada Vaksin Nusantara ini dengan saya mau terlibat juga dalam fase penelitian ini. Kalau soal politis, pasti semua ini kan ada sisi politisnya,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memandang adanya politisasi Vaksin Nusantara yang dilakukan oleh DPR RI terutama Komisi IX. 
