Pasalnya, izin uji klinis tahap II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk Vaksin Nusantara belum diterbitkan.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan, bahwa pihaknya akan meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk menghitung ulang kebutuhan vaksin di Indonesia.
Hal ini mengingat banyaknya vaksin Covid-19 dari luar negeri yang diembargo sejumlah negara-negara produsennya.
"Ya kita minta dihitung ulang semua kebutuhan vaksin. Kita minta dihitung ulang antara kebutuhan, ketersediaan kemudian butuh anggaran berapa,†ucap Mufida kepada wartawan, Kamis (15/4).
Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan, di tengah kelangkaan vaksin yang tengah terjadi di sejumlah negara, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan vaksin. Salah satunya dengan mendukung pengembangan vaksin dalam negeri.
"Kita dorong Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih supaya di-endorse lagi, biar lebih cepet sehingga kita tidak tergantung dari luar negeri,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.