Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat audiensi dengan kepala daerah se-Sumatera Selatan, Kamis (15/4).
“Fakta empiris, yang sering terjadi korupsi adalah perizinan usaha. Kami minta kepala daerah tidak mempersulitnya karena tentu investor tidak mau masuk ke daerah kita (jika dipersulit),†jelas Firli Bahuri.
Hal tersebut perlu dicamkan para kepala daerah mengingat investasi menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi, kata dia, juga akan berdampak positif bagi daerah lantaran akan membuka lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah.
KPK sendiri telah memantau pusat pelayanan terpadu yang digelar Pemda. Dengan kebijakan satu peta yang dicanangkan pusat, kata dia, kegiatan investasi akan lebih mudah dan celah korupsi akan terhindari.
“Dia (investor) cukup buka koordinat peta dan segera tahu apa itu daerah industri atau permukiman, maka tidak ada upaya untuk mereka melakukan perbuatan menyimpang,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: