Wakil Menteri Hanya Jadi Beban Anggaran, Jaman Papua: Bubarkan Saja

Presiden Joko Widodo diminta untuk bubarkan jabatan wakil menteri yang tak jelas tugas dan fungsinya/Net

Kabinet Indonesia Maju saat ini dinilai terlalu gemuk. Selain membuat beban anggaran makin membesar, sejumlah kebijakan para pembantu Presiden Joko Widodo pun kerap tumpang tindih.

Terkait kondisi tersebut, Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) meminta Presiden Jokowi untuk merampingkan kabinet, yang sudah terlalu gemuk sehingga sulit bergerak.

Menurut Wasekjen DPP Jaman wilayah Indonesia Timur, Jemi Kudiai, kepemimpinan di tingkat pusat yang dipentingkan adalah kualitas bukan kuantitas.

Omnibus law yang misinya merampingkan peraturan seyogyanya dibarengi dengan perampingan birokrasi.

Sehingga jabatan wakil menteri yang fungsinya banyak dipertanyakan lebih baik diberhentikan saja. Kata Jemi, kinerja wakil menteri yang hanya pencitraan di media dan tidak punya kuasa terhadap kebijakan di kementeriannya perlu dievaluasi.

"Menurut kami, jabatan wakil menteri sama sekali tidak punya kuasa penuh atas kebijakan di kementeriannya, tetapi memiliki fasilitas yang sama dengan menteri. Tentu ini sangat membebani anggaran kementerian tersebut. Para pejabat di Kabinet Jokowi harus mencontohkan penghematan," ucap Jemi melalui keterangannya, Jumat (16/4).

"Kalau kita lihat struktur organisasi dan tata kerja di tiap kementerian, posisi sentral internal diatur oleh sekjen kementerian. Sedangkan kuasa anggaran dan kebijakan dikendalikan oleh menteri yang dibantu para staf. Kalau ada Wamen malah menjadi rancu," tambahnya.

Dijelasajan Jemi, semakin ramping susunan kabinet tentu semakin leluasa pemerintah bergerak, tidak terbelenggu oleh  ego sektoral.

Sebab, lanjut Jemi, problem bernegara ini sulit selesai karena terlalu banyak aktor yang membuat palang pintu.

"Mengingat APBN tahun ini sangat berdarah darah, Reshuffle Kabinet kali ini harus benar-benar merampingkan di internal  kelembagaan dan kementerian. Pemerintahan Jokowi perlu efisiensi dan efektifitas anggaran," tegasnya.

Jemi pun mengingatkan bahwa negara ini dibiayai oleh uang rakyat. Sehingga sudah selayaknya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan dinikmati segelintir orang.

"Bergaya di media sosial tapi tidak ada impact-nya terhadap kesejahteraan rakyat. Reformasi birokrasi pada misi-misi Presiden Jokowi perlu direalisasikan dengan nyata," demikian Jemi Kudiai.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Luhut Minta Masyarakat Menahan Diri Tidak Mudik Demi Menjaga Sanak Keluarga
Politik

Menko Luhut Minta Masyarakat..

13 Mei 2021 12:16
Imam Masjid Al Azhar Tidak Menyangka Jamaah Membludak Tapi Tetap Taat Prokes
Politik

Imam Masjid Al Azhar Tidak M..

13 Mei 2021 11:49
Firli Bahuri: Ramadhan Telah Beri Pelajaran Untuk Tidak Lakukan Praktik Korupsi
Politik

Firli Bahuri: Ramadhan Telah..

13 Mei 2021 11:28
Seperti Jokowi, Puan Maharani Gelar Shalat Idul Fitri Secara Sederhana Di Rumah Dinas
Politik

Seperti Jokowi, Puan Maharan..

13 Mei 2021 10:41
Khatib Masjid Al Azhar Ajak Umat Bantu Doa Dan Dana Untuk Palestina
Politik

Khatib Masjid Al Azhar Ajak ..

13 Mei 2021 10:13
Kembali Gelar Shalat Idul Fitri, Masjid Al Azhar Terapkan Prokes Ketat
Politik

Kembali Gelar Shalat Idul Fi..

13 Mei 2021 09:45
Presiden Jokowi Shalat Idulfitri Bareng Paspampres Di Halaman Istana Bogor
Politik

Presiden Jokowi Shalat Idulf..

13 Mei 2021 08:39
Doa Jokowi Di Hari Lebaran: Semoga Wabah Segera Sirna Dan Kita Kembali Bertatap Muka
Politik

Doa Jokowi Di Hari Lebaran: ..

13 Mei 2021 08:19