Kata Ubedilah Badrun, Megawati Harus Keras Ke Jokowi Yang Sudah Buat Malu Soekarno

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri diminta  keras kepada Presiden Joko Widodo karena dinilai telah memalukan pendiri bangsa, Soekarno.

Permintaan itu sebagaimana disampaiakan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/4).

Memalukan Soekarno yang dimaksud Ubedilah Badrun adalah tata cara Jokowi yang mengelola negara dengan utang ugal-ugalan.

"Itu selain membuat negara masuk perangkap utang (debt trap) juga membuat negara kehilangan kedaulatannya," ujarnya.

Menurut Ubedilah, utang yang ugal-ugalan itu akan menimbulkan bahaya dan menjadi warisan bagi para generasi bangsa mendatang.

"Jika rezim ini terus mengelola negara dengan cara seperti ini, maka kemungkinan besar jeratan ini akan terjadi hingga 100 tahun ke depan. Bangsa yang tidak memiliki kedaulatan ekonomi," tuturnya.

Atas alasan itu, Ubedilah menilai rezim Jokowi sudah memalukan Soekarno. Sebab, Jokowi kerap mempertontonkan jargon-jargon ideologi politik ekonomi Soekarno, tetapi tidak mampu menjalankan pemikiran Soekarno.

"Saya kira Megawati sebagai pemimpin partai berkuasa mestinya melakukan langkah keras kepada Jokowi yang petugas partai itu,” tegasnya.

“Jika Megawati tidak melakukan langkah keras itu, maka maaf kesimpulannya realitas itu membenarkan analisis bahwa Megawati bukan anak ideologisnya Soekarno. Gagasan Soekarno hanya dipakai untuk jualan suara saat kampanye pemilu saja," demikian Ubedilah.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49