Anggota Komisi VI: Digitalisasi UMKM Harus Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto/Ist

Semangat digitalisasi startup yang digaungkan Kementerian Komunikasi dan Informasi harus sejalan dengan spirit konstitusi, yakni berbasis kepada ekonomi kerakyatakan.

Dalam mewujudkan hal tersebut, anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto berpandangan bahwa digitalisasi perlu merangkul pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kelas menengah ke bawah.

"Jika yang didorong digitalisasi untuk UMKM kelas menengah ke atas, enggak fair itu. Basisnya ekonomi kerakyatan," kata Darmadi kepada wartawan, Jumat (16/4).

Politisi PDIP ini mengurai, dari 64,7 juta UMKM yang ada, 97 persennya masih kelas mikro. Angka inilah yang mesti dijangkau Kemenkominfo dalam semangat digitalisasi. Darmadi pun menyarankan agar Kemenkominfo mengkaji teori utilitarianism dari pemikiran Jeremy Bentham yaitu The Greatest Happiness Of The Greatest Number.

"Dalam teori itu menekankan soal memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada jumlah yang  lebih banyak bukan sebaliknya. Reorientasi pemikiran Keminfo harus diubah. Menkominfo itu, sebaiknya lakukan kajian secara matang," jelasnya.

Selain itu, jika dilihat dari sisi kesiapan ke arah digitalisasi, banyak UMKM belum siap,  terutama UMKM yang mikro perlu diproteksi mengingat daya saing sangat rendah dan sangat rapuh.

"UMKM kelas menengah ke atas mereka infrastrukturnya memadai, sedangkan UMKM yang mayoritas masih belum cukup? Di mana prinsip keadilan ekonomi kalau begitu?" lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya fokus pada berbagai persoalan mendasar yang kerap jadi kendala UMKM pada umumnya.

"Pemerintah gencarkan pelatihan usaha, misalnya. Karena banyak UMKM kita belum kompetitif. Negara harus hadir pada persoalan-persoalan di bawah, bukan hadir pada UMKM berbasis basis modal, infrastruktur (teknologinya) yang sudah memadai," tegas Darmadi.

Yang jelas, kata Darmadi, pada praktiknya, selama ini banyak bisnis UMKM ditelan unicorn maupun decacorn.

"Jadi ironi jika Menkominfo justru memfasilitasi mereka. Unicorn banyak menjual produk impor ketimbang lokal. Jadi kalau unicorn tambah maju, tidak mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan, ekonomi pemerataan," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Walau Sulit Diwujudkan, Indonesia Harus Dorong DK PBB Tempatkan Pasukan Perdamaian Di Palestina
Politik

Walau Sulit Diwujudkan, Indo..

15 Mei 2021 16:54
Pertemuan LaNyalla-OSO Membahas Seputar Konstitusi, Wacana Amandemen Kelima Jadi Fokus Pembicaraan
Politik

Pertemuan LaNyalla-OSO Memba..

15 Mei 2021 16:40
Saran Andi Arief Ke Anies Baswedan: Fokus Penanganan Covid, Jangan Ikuti Ajakan Buka Wisata Dan Mall
Politik

Saran Andi Arief Ke Anies Ba..

15 Mei 2021 16:22
Sentil Bamsoet, GAMKI: Konflik Papua Harus Diselesaikan Dengan Pendekatan Kemanusiaan
Politik

Sentil Bamsoet, GAMKI: Konfl..

15 Mei 2021 16:20
Antisipasi Arus Balik Pemudik Ke Jakarta, 21 Lokasi Tes Covid-19 Disiapkan
Politik

Antisipasi Arus Balik Pemudi..

15 Mei 2021 16:06
Adhie Massardi: Pegawai KPK Bukan Tidak Lulus, Tapi Ada Rekayasa Pertanyaan Dalam TWK
Politik

Adhie Massardi: Pegawai KPK ..

15 Mei 2021 15:58
Duet Anies-Ganjar Untuk Pilpres 2024 Bisa Jadi Sebatas Wacana, Begini Kalkulasi Politiknya
Politik

Duet Anies-Ganjar Untuk Pilp..

15 Mei 2021 15:48
Ganjar Dituding Pencitraan Karena PDIP Punya Jagoan Lain Di Pilpres 2024
Politik

Ganjar Dituding Pencitraan K..

15 Mei 2021 15:35