CSIS: Program Kartu Prakerja Harus Dilanjutkan, Jangan Disamakan Dengan Bansos

Ekonom dari CSIS Yose Rizal Damuri/Net

Centre of Strategic and International Studies (CSIS) menilai program Kartu Prakerja masih sangat layak dilanjutkan, karena kemampuan angkatan kerja Indonesia masih sangat di bawah.

"Baik dari sisi softskill, maupun technical skill, itu masih perlu banyak diperbaiki," kata ekonom CSIS Yose Rizal Damuri kepada wartawan, Sabtu (17/4).

Yose menjelaskan, sebenarnya yang harus diperbaiki adalah pendidikan, namun butuh waktu yang lebih lama. Karena itu salah satu cara yang lebih cepat adalah lewat pelatihan-pelatihan.

Mengenai adanya pendapat yang mengatakan bahwa program Prakerja lebih baik dihentikan karena efeknya kecil terhadap peningkatan ekonomi. Yose Rizal secara tegas menyatakan tidak setuju.

"Kenapa harus dihentikan? Kalau ada wacana seperti itu, mungkin dia enggak tahu apa tujuannya dan juga enggak tahu kondisinya seperti apa. Orang sudah ramai berbicara tentang new job, future of jobs yang membutuhkan skill set baru, kemudian pemerintah saat ini sudah punya programnya, kok malah dihentikan? Memangnya kita mau terus-terusan ada di tahu 70-an?" tegasnya.

Yose menjelaskan program Kartu Prakerja sendiri tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial (Bansos). Menjadi ada unsur bansosnya lebih karena kondisi tertentu (pandemi). Program tersebut merupakan salah satu cara peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja.

Program Kartu Prakerja bisa membantu pemerintah untuk memperbaiki keterampilan angkatan kerja dari sisi supply. Sementara dari sisi demand pemerintah berusaha mendorongnya dengan UU Cipta Kerja.

Yose justru berpendapat, unsur bansos dari Kartu Prakerja itu harus sedikit-sedikit dihilangkan dan lebih digunakan untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi kerja yang diperlukan secara lebih optimal.

Alih-alih dihentikan, Yose mengatakan pentingnya evaluasi dari program Kartu Prakerja. Nantinya, setelah dilakukan evaluasi, baru bisa dikatakan seberapa besar pengaruhnya. Namun ia mengatakan, evaluasi belum bisa dilakukan karena terbatas dengan waktu pelaksanaan program itu sendiri.

"Nah, ini mungkin perlu dilakukan, apakah memang sudah bisa membantu atau tidak. Sampai sekarang ini belum ada evaluasi, tapi kita tahu ini baru sekitar 8 bulan berjalan, jadi memang belum bisa juga dilihat.  Yang penting itu adalah evaluasinya. Evaluasi yang dilakukan dengan baik, kemudian melihat kelemahannya seperti apa, perbaikannya nanti kita harapkan," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Arsul Sani: Pernyataan Presiden Jokowi Sesuai Komitmen Pembentuk UU 19/2019
Politik

Arsul Sani: Pernyataan Presi..

17 Mei 2021 17:54
Arief Poyuono: Ada Oknum DPR Inisial AW Dan AD Jadi Beking Penimbun Gula
Politik

Arief Poyuono: Ada Oknum DPR..

17 Mei 2021 16:44
Temuan Muhammadiyah, Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Covid-19
Politik

Temuan Muhammadiyah, Masih B..

17 Mei 2021 16:12
MCCC Muhammadiyah Apresiasi Masyarakat Tidak Mudik
Politik

MCCC Muhammadiyah Apresiasi ..

17 Mei 2021 16:08
Masih Ada Peluang, Jokowi Sarankan Pegawai KPK Yang Gagal TWK Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
Politik

Masih Ada Peluang, Jokowi Sa..

17 Mei 2021 15:56
Nasib 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Jokowi Sependapat Dengan Putusan MK
Politik

Nasib 75 Pegawai KPK Tidak L..

17 Mei 2021 15:38
Halal Bihalal KPK, Firli Bahuri Sambangi Pegawai Ke Ruang Kerja
Politik

Halal Bihalal KPK, Firli Bah..

17 Mei 2021 15:34
Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Untuk Perbaikan KPK
Politik

Presiden Jokowi: Hasil TWK H..

17 Mei 2021 15:30