Survei LSI: Menurut PNS, Korupsi Paling Sering Terjadi Di Bagian Pengadaan

Hasil survei LSI/Net

Mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) menyatakan tingkat korupsi di Indonesia meningkat. Mereka merasa korupsi paling banyak ada di bagian pengadaan barang dan jasa.

Hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan sejak 3 Januari hingga 31 Maret 2021 dengan melibatkan 1.201 PNS dari Kementerian/Lembaga yang berbeda di Indonesia. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 34,6 persen PNS menyatakan korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir. Sementara yang menyatakan menurun sekitar 25,4 persen dan menyatakan tidak mengalami perubahan sebanyak 33,9 persen.

"Jadi kalau mayoritas yang non-PNS yang sudah disurvei beberapa waktu lalu ini, menyatakan persepsi korupsi meningkat akhir-akhir ini ada dalam waktu 2 tahun terakhir, PNS tidak mayoritas yang mengatakan begitu," ujar Djayadi saat memaparkan hasil survei melalui daring, Minggu (18/4).

Sementara jika dibandingkan dengan opini publik, pebisnis maupun pemuka opini, PNS yang menyatakan korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir lebih sedikit.

Opini publik sebanyak 56,4 persen, pebisnis sebanyak 58,3 persen, pemuka opini sebanyak 57,6 persen. Sedangkan PNS hanya sebesar 34,6 persen.

Selanjutnya, kata Djayadi, bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling terjadi di instansi pemerintah adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi yang paling banyak. Yakni sebesar 26,2 persen.

Selanjutnya disusul dengan kerugian keuangan negara sebesar 22,8 persen dan gratifikasi sebesar 19,9 persen.

"Jadi itu 4 besarnya," kata Djayadi.

Dalam survei ini pun turut didalami pengetahuan para PNS di bagian yang sering terjadinya korupsi.

Yang menyatakan di bagian pengadaan sebanyak 47,2 persen. Sementara yang menyebut di bagian perizinan usaha sebanyak 16 persen, bagian keuangan sebanyak 10,4 persen, bagian pelayanan dan personalia di bawah 10 persen.

"Jadi memang kalau lihat data ini berarti memang yang paling penting untuk menjadi sorotan utama dalam reformasi birokrasi adalah bagian pengadaan. Meskipun di bagian perizinan, keuangan dan pelayanan juga menjadi catatan berdasarkan persepsi PNS yang disurvei ini," jelas Djayadi.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Airlangga: Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun, 10 Provinsi Tumbuh Positif
Politik

Menko Airlangga: Realisasi P..

18 Mei 2021 05:42
Dari Balik Jeruji Besi, HRS Serukan Gelar Aksi Bela Palestina
Politik

Dari Balik Jeruji Besi, HRS ..

18 Mei 2021 00:58
Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB Dalam RUU Penanggulangan Bencana, PKS Minta Risma Menghadap Jokowi
Politik

Bersikeras Pertahankan Nomen..

17 Mei 2021 22:28
PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel
Politik

PAN: Mengutuk Saja Tidak Cuk..

17 Mei 2021 21:03
Dunia Harus Bersatu Hentikan Kebiadaban Israel
Politik

Dunia Harus Bersatu Hentikan..

17 Mei 2021 20:38
Jawab Kegelisahan Publik, LaNyalla Minta Pemerintah Klarifikasi Masuknya TKA China Ke Indonesia
Politik

Jawab Kegelisahan Publik, La..

17 Mei 2021 20:12
Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Serukan PBB Ambil Langkah Nyata Hentikan Kebrutalan Israel
Politik

Prakarsa Persahabatan Indone..

17 Mei 2021 19:59
Gugatan Kembali Ditolak, Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
Politik

Gugatan Kembali Ditolak, Pel..

17 Mei 2021 19:17