Prodem: Bansos Tunai Rawan Dikorupsi, Beda Dengan Bansos Beras

Ketua Majelis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule/Net

Kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang membagikan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 secara tunai tidak tepat.

Ketua Majelis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule menilai, bantuan bansos tunai senilai Rp 300 ribu tidak lebih baik dari bansos berbentuk pangan.

"Prodem menilai langkah tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penerima yaitu beras sebesar 15 kg yang jauh lebih banyak diterima dibandingkan membeli di pasar dengan mengunakan bantuan sosial tunai," ujar Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/4).

Iwan menyebutkan, bansos tunai lebih sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi berupa pemotongan dana sebelum sampai di tangan masyarakat.

"Ini fakta yang terjadi dimana oleh Kapolres Bogor AKBP Harun mengungkap fakta baru terkait kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial tunai (BST) Kemensos terhadap 30 orang warga Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor," terangnya.

"Terbaru, polisi menetapkan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Cipinang Endang Suhendar sebagai tersangka korupsi bansos Kemensos. Endang Suhendar menarik setoran dari stafnya berinisial LH (32) yang sudah lebih dulu menjadi tersangka dalam kasus ini," urainya.

Kejadian korupsi program Bansos tunai, kata Iwan, tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah-daerah lain. Terlebih di daerah luar Jawa di mana pendataan belum maksimal.

Sambungnya, hal tersebut justru tidak pernah ditemukan saat bantuan berbentuk beras di mana penyalurannya dilakukan oleh Perum Bulog.

"Selama program bansos beras tahun lalu dijalankan oleh Kemensos dengan menunjuk Bulog sebagai pemasok beras, tidak didapati masalah di lapangan dan sampai pada yang berhak tanpa di potong sedikitpun," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Walau Sulit Diwujudkan, Indonesia Harus Dorong DK PBB Tempatkan Pasukan Perdamaian Di Palestina
Politik

Walau Sulit Diwujudkan, Indo..

15 Mei 2021 16:54
Pertemuan LaNyalla-OSO Membahas Seputar Konstitusi, Wacana Amandemen Kelima Jadi Fokus Pembicaraan
Politik

Pertemuan LaNyalla-OSO Memba..

15 Mei 2021 16:40
Saran Andi Arief Ke Anies Baswedan: Fokus Penanganan Covid, Jangan Ikuti Ajakan Buka Wisata Dan Mall
Politik

Saran Andi Arief Ke Anies Ba..

15 Mei 2021 16:22
Sentil Bamsoet, GAMKI: Konflik Papua Harus Diselesaikan Dengan Pendekatan Kemanusiaan
Politik

Sentil Bamsoet, GAMKI: Konfl..

15 Mei 2021 16:20
Antisipasi Arus Balik Pemudik Ke Jakarta, 21 Lokasi Tes Covid-19 Disiapkan
Politik

Antisipasi Arus Balik Pemudi..

15 Mei 2021 16:06
Adhie Massardi: Pegawai KPK Bukan Tidak Lulus, Tapi Ada Rekayasa Pertanyaan Dalam TWK
Politik

Adhie Massardi: Pegawai KPK ..

15 Mei 2021 15:58
Duet Anies-Ganjar Untuk Pilpres 2024 Bisa Jadi Sebatas Wacana, Begini Kalkulasi Politiknya
Politik

Duet Anies-Ganjar Untuk Pilp..

15 Mei 2021 15:48
Ganjar Dituding Pencitraan Karena PDIP Punya Jagoan Lain Di Pilpres 2024
Politik

Ganjar Dituding Pencitraan K..

15 Mei 2021 15:35