Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay seiring keputusan Arab Saudi yang mengharuskan setiap jemaah haji dan umroh divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL.
"Ini sangat penting mengingat jamaah haji dan umroh terbesar di dunia adalah dari Indonesia," ujar Saleh kepada kepada wartawan, Senin (19/4).
Ia menjelaskan, keberadaan sertifikat EUL penting untuk segera dikantongi vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat Indonesia sejak awal program vaksinasi massal.
"Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus covid-19 di banyak negara," jelasnya.
Sebagai pengguna vaksin Sinovac, Pemerintah Indonesia dinilai sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut. Posisi Indonesia adalah pembeli. Karena itu, perusahaan pemasoklah yang mesti mengurus persoalan pendaftaran dan urusan administratif.
"Ini saya dengar malah pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," demikian mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah diminta untuk mendesak Sinovac Biotech Ltd sebagai pemasok vaksin Sinovac ke Indonesia segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO. 
