Kebenaran Vaksin Nusantara Diukur Secara Akademik, Bukan Dukungan Suara Terbanyak Seperti Pilpres

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay/Net

Aksi dukung-mendukung yang dilakukan sejumlah pihak dalam menghadapi polemik vaksin nusantara dinilai tidak tepat. Pasalnya, orang-orang yang memberi dukungan tersebut tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.


Begitu tegas anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (19/4).

"Banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai," kata Saleh Daulay.

Lagi pula, kata Saleh, persoalan vaksinasi bukan urusan politik seperti pilkada atau pileg, yang jika semakin banyak didukung maka akan menang dalam kontestasi.

“Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," tuturnya.

Ketua DPP PAN ini menambahkan, adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan pihak BPOM, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan bpom tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ucap Saleh.

Menurutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merupakan pihak yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia di tanah air. Menurut Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, menurut Saleh, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan. Karena, setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab.

"Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," pungkasnya. 

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Tak Terima Jokowi Dituduh Lemahkan KPK, Ali Ngabalin: Itu Cara-cara Berpikir Otak Sungsang
Politik

Tak Terima Jokowi Dituduh Le..

13 Mei 2021 04:40
Jika PT 0 Persen, Poros Serpong Dan Poros Jakarta Sangat Potensial Dipilih Rakyat
Politik

Jika PT 0 Persen, Poros Serp..

13 Mei 2021 01:57
Apa Yang Buat Rezim Jokowi Manjakan WN China, Tapi Keras Terhadap Rakyatnya?
Politik

Apa Yang Buat Rezim Jokowi M..

13 Mei 2021 01:39
ReJo: Tudingan Feri Amsari Kepada Presiden Jokowi Adalah Fitnah Berbahaya
Politik

ReJo: Tudingan Feri Amsari K..

13 Mei 2021 00:59
Majalengka Satu-satunya Zona Merah Di Pulau Jawa, Bupati: Dasarnya Apa?
Politik

Majalengka Satu-satunya Zona..

13 Mei 2021 00:39
Poros Jakarta Vs Poros Serpong, Siapa Lebih Kuat?
Politik

Poros Jakarta Vs Poros Serpo..

13 Mei 2021 00:19
Sambut Lebaran Dengan Gembira Dan Berbagilah Kebahagiaan
Politik

Sambut Lebaran Dengan Gembir..

12 Mei 2021 23:59
Perayaan Idul Fitri Bersamaan Dengan Kenaikan Isa Almasih, Gus Ami: Mari Kita Rawat Dan Jaga Persatuan Bangsa
Politik

Perayaan Idul Fitri Bersamaa..

12 Mei 2021 23:42