Ketum ProDEM: Rakyat Semestinya Marah, Di Kala Susah Para Pejabat Malah Sibuk Jual Beli Jabatan

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih belum juga bangkit usai diterjang badai pandemi Covid-19. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah krusial di negeri ini.

Mirisnya, kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, sense of crisis dari para pejabat di negeri ini tak kunjung tampak. Sebaliknya, mereka tetap sibuk dengan urusan menggarong uang negara.

Bahkan yang menyedihkan lagi, sambung Iwan Sumule, adalah adanya dugaan jual beli jabatan di sebuah kementerian.

Dalam hal ini, Iwan Sumule mengomentari dugaan adanya seorang staf khusus menteri di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang memperjualbelikan jabatan eselon 1 dan 2.

Para pejabat disebut harus membayar minimal Rp 500 juta untuk memperoleh kesempatan diseleksi menduduki posisi posisi di kementerian tersebut.

Ada juga kabar bahwa pejabat eselon 1 dan 2 yang kompeten dikotakkan atau ditempatkan di nonstruktural. Sementara kabar lain di kementerian ini menyebutkan ada eselon 1 yang baru dilantik tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan pekerjaan yang ditangani.

“Rakyat sedang susah hidup, pejabat pemerintahan malah sibuk jual beli jabatan,” kesal Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/4).

Dia semakin miris lantaran bantuan sosial yang sedianya untuk rakyat justru dikorupsi oleh menteri dan pejabat pemerintahan. Padahal mereka seharusnya memberi solusi agar penderitaan rakyat tidak berkepanjangan.

“Rakyat semestinya marah, di kala susah para pejabat malah jual beli jabatan dan garong jatah rakyat. Tapi mereka masih saja memaklumi. Ini sungguh ironi,” demikian Iwan Sumule.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49