Dikabarkan Ada Di Jerman, PPP Desak Kemlu-Kemenkumham Cabut Paspor Joseph Paul Zhang

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani/Net

Aparat kepolisian telah menerima laporan terkait dugaan kasus penistaan dan pelecehan terhadap agama Islam oleh pria bernama Jozeph Paul Zhang yang memiliki nama asli Sindy Paul Soerjomoeljono. Diketahui, Zhang saat ini tengah berada di Jerman.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mendesak Polri melakukan langkah strategis dengan menggandeng Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

"Segera lakukan langkah koordinasi dengan Ditjen Imigrasi, Kemenkumham untuk menarik atau mencabut paspor terduga pelaku yang diyakini ada di luar negeri sejak 2018," ucap Arsul, Senin (19/4)

Wakil ketua MPR itu menambahkan jika pemerintah melakukan pencabutan passpor tersebut dinilainya sangat tepat, hal itu dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI (Permenkumham) 8/2014.

Lebih jauh dijelaskan Arsul bahwa berdasarkan Pasal 25 Permenkumham tersebut, maka jika pemegang paspor telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan pidana dan bisa diancam dengan hukum paling kurang 5 (lima) tahun atau statusnya dalam red-notice interpol, maka paspornya dapat ditarik oleh pejabat imigrasi yang berwenang.

Jozeph Paul Zang dapat ditersangkakan atas dasar Pasal 28 UU ITE dan Pasal 156A KUHP yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Terhadap dia juga dapat diproses red-notice-nya ke Interpol jika tidak memenuhi panggilan Polri. Oleh karena itu, lanjut Arsul, berdasar Pasal 25 tersebut maka dapat dilakukan penarikan paspor.

Namun, jika penarikan passpor itu tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka Ditjen Imigrasi bisa menggunakan Pasal 35 huruf (h).

"Jika ternyata penarikan paspor tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan karenanya paspornya secara fisik tidak dapat ditarik, maka Arsul meminta agar Ditjen Imigrasi menggunakan kewenangan mencabut paspor Jozeph Paul Zang berdasarkan Pasal 35 huruf h yang menetapkan pencabutan paspor dalam hal upaya penarikan tidak bisa dilakukan," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Airlangga: Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun, 10 Provinsi Tumbuh Positif
Politik

Menko Airlangga: Realisasi P..

18 Mei 2021 05:42
Dari Balik Jeruji Besi, HRS Serukan Gelar Aksi Bela Palestina
Politik

Dari Balik Jeruji Besi, HRS ..

18 Mei 2021 00:58
Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB Dalam RUU Penanggulangan Bencana, PKS Minta Risma Menghadap Jokowi
Politik

Bersikeras Pertahankan Nomen..

17 Mei 2021 22:28
PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel
Politik

PAN: Mengutuk Saja Tidak Cuk..

17 Mei 2021 21:03
Dunia Harus Bersatu Hentikan Kebiadaban Israel
Politik

Dunia Harus Bersatu Hentikan..

17 Mei 2021 20:38
Jawab Kegelisahan Publik, LaNyalla Minta Pemerintah Klarifikasi Masuknya TKA China Ke Indonesia
Politik

Jawab Kegelisahan Publik, La..

17 Mei 2021 20:12
Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Serukan PBB Ambil Langkah Nyata Hentikan Kebrutalan Israel
Politik

Prakarsa Persahabatan Indone..

17 Mei 2021 19:59
Gugatan Kembali Ditolak, Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
Politik

Gugatan Kembali Ditolak, Pel..

17 Mei 2021 19:17