Dikabarkan Ada Di Jerman, PPP Desak Kemlu-Kemenkumham Cabut Paspor Joseph Paul Zhang

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mendesak Polri melakukan langkah strategis dengan menggandeng Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

"Segera lakukan langkah koordinasi dengan Ditjen Imigrasi, Kemenkumham untuk menarik atau mencabut paspor terduga pelaku yang diyakini ada di luar negeri sejak 2018," ucap Arsul, Senin (19/4)

Wakil ketua MPR itu menambahkan jika pemerintah melakukan pencabutan passpor tersebut dinilainya sangat tepat, hal itu dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI (Permenkumham) 8/2014.

Lebih jauh dijelaskan Arsul bahwa berdasarkan Pasal 25 Permenkumham tersebut, maka jika pemegang paspor telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan pidana dan bisa diancam dengan hukum paling kurang 5 (lima) tahun atau statusnya dalam red-notice interpol, maka paspornya dapat ditarik oleh pejabat imigrasi yang berwenang.

Jozeph Paul Zang dapat ditersangkakan atas dasar Pasal 28 UU ITE dan Pasal 156A KUHP yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Terhadap dia juga dapat diproses red-notice-nya ke Interpol jika tidak memenuhi panggilan Polri. Oleh karena itu, lanjut Arsul, berdasar Pasal 25 tersebut maka dapat dilakukan penarikan paspor.

Namun, jika penarikan passpor itu tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka Ditjen Imigrasi bisa menggunakan Pasal 35 huruf (h).

"Jika ternyata penarikan paspor tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan karenanya paspornya secara fisik tidak dapat ditarik, maka Arsul meminta agar Ditjen Imigrasi menggunakan kewenangan mencabut paspor Jozeph Paul Zang berdasarkan Pasal 35 huruf h yang menetapkan pencabutan paspor dalam hal upaya penarikan tidak bisa dilakukan," tandasnya.