Sembako Atau Uang Tunai Sama-sama Bisa Ditilap, Pakar: Tingkatkan Pengawasan Bansos Covid-19!

Pakar hukum pidana Prof. Suparji/Net

Potensi bahkan praktik korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 terjadi bukan karena bentuk barang ataupun uang tunia. Penyaluran keduanya tetap terjadi peluang korupsi.

Pakar hukum pidana Prof. Suparji mengatakan, penyaluran bansos Covid-19 dalam bentuk barang dalam hal ini sembako memang bisa meminimalisir korupsi.

Namun, penyaluran bansos melalui delivery cash juga tetap berpotensi korupsi apabila pengawasannya lemah.

"Ya, itu salah satu cara untuk meminimalisir terjadi korupsi bansos, karena uang sangat mudah untuk dikorup, meski bentuk barang juga dapat dikorup," kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/4).

Atas dasar itu, Suparji menilai pengawasan dan penindakan tegas harus dilakukan dalam hal penyaluran bansos Covid-19 di tanah air.

"Untuk mencegah korupsi bansos harus ditingkatkan pengawasan dan penindakan," pungkasnya.

Penyaluran bansos Covid-19 yang saat ini dalam bentuk uang menjadi sorotan publik. Pasalnya, di beberapa daerah terjadi praktiek-praktik rasuah yang melibatkan oknum pejabat tingkat bawah dalam hal ini desa.

Salah satunya, oknum staf di Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terancam hukuman maksimal lima tahun karena menjadi tersangka penilapan dana bansos pandemi Covid-19.

Selain itu, oknum Kepala Desa Sukowarno di Sumatera Selatan, Askari (43) juga dituntut oleh Jaksa dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta karena menyelewengkan dana bansos Covid-19.

Berita terpopuler dan menggemparkan, Juliari P. Batubara saat menjadi Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka kasus duagaan suap bantuan bansos Covid-19.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Gus Ami: Perusahaan Jangan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR
Politik

Gus Ami: Perusahaan Jangan P..

12 Mei 2021 12:15
Saran Din Syamsuddin: Jokowi Minta Maaf Soal Bipang Dan Umat Islam Memberi Maaf
Politik

Saran Din Syamsuddin: Jokowi..

12 Mei 2021 11:38
Kutuk Israel, MUI: Jika Dunia Mau Terbebas Dari Terorisme, Maka Penjajahan Harus Dihentikan
Politik

Kutuk Israel, MUI: Jika Duni..

12 Mei 2021 09:52
Didampingi Kapolri, Puan Maharani Tinjau Bandara Soetta Dan Tol Cikampek
Politik

Didampingi Kapolri, Puan Mah..

12 Mei 2021 09:42
Demi Perlakuan Yang Sama, Pegawai Di Setiap Lembaga Negara Harus ASN
Politik

Demi Perlakuan Yang Sama, Pe..

12 Mei 2021 08:47
Di Hari Terakhir Ramadhan, Mahfud MD Bersedih Melewatkan Kesempatan Beribadah
Politik

Di Hari Terakhir Ramadhan, M..

12 Mei 2021 08:21
Catatan Kemenhub: Mobil Yang Keluar Dari Jakarta Mencapai 138 Ribu Lebih Per Hari
Politik

Catatan Kemenhub: Mobil Yang..

12 Mei 2021 07:58
Saran Pimpinan Komisi III: Pegawai KPK Yang TMS Diprioritaskan Jadi Tenaga P3K
Politik

Saran Pimpinan Komisi III: P..

12 Mei 2021 07:35