Bansos Covid Dikorup Hingga Tingkat Desa, Komisi VIII DPR Ingatkan Soal Validasi Data

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq/Net

Potensi korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 tetap rawan baik dalam bentuk barang berupa sembako maupun uang tunai.

Karena itu, validasi data calon penerima bansos menjadi hal yang paling harus diperhatikan.

"Sebenarnya bansos itu dalam bentuk sembako atau uang tetap sangat riskan untuk dikorupsi kalau kita tidak melakukan validasi data penerima bansos itu sendiri," kata anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/4).

Selain validasi data, lanjut Maman, Komisi VIII DPR selalu mendorong pengawalan yang ketat baik internal maupun eksternal dari kementerian dan lembaga yang berwenang menyalurkan bansos.

"Karena sangat rawan sekali dengan jumlah yang sangat besar dan harus disebar dengan tepat dan cepat itu membuat bansos menjadi sesuatu yang rawan dikorupsi," tegas politisi PKB itu.

Selanjutnya, Maman meminta pemerintah untuk mengupayakan penyaluran bansos sistematis dan tepat sasaran kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan.

"Mau tidak mau pemerintah harus lebih sistematis dalam mengupayakan bansos ini, sehingga bansos ini tepat sasaran dan sesuai dengan yang diinginkan," tegasnya.

"Komisi VIII selalu mengingatkan soal validasi data soal koordinasi dan juga soal reformasi birokrasi itu sendiri," demikian Maman Imanulhaq.

Penyaluran bansos Covid-19 yang saat ini dalam bentuk uang tunai menjadi sorotan publik. Pasalnya, di beberapa daerah terjadi praktik-praktik rasuah yang melibatkan oknum pejabat tingkat bawah dalam hal ini desa.

Salah satunya, oknum staf di Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terancam hukuman maksimal lima tahun karena menjadi tersangka penilapan dana bansos pandemi Covid-19.

Selain itu, oknum Kepala Desa Sukowarno di Sumatera Selatan, Askari (43) juga dituntut oleh Jaksa dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta karena menyelewengkan dana bansos Covid-19.

Berita terpopuler dan menggemparkan, Juliari P. Batubara saat menjadi Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka kasus duagaan suap bantuan bansos Covid-19 dalam bentuk sembako.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar: Kalau Kualitasnya Tidak Sesuai Standar, Untuk Apa Dipertahankan?
Politik

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar:..

18 Mei 2021 17:41
Iwan Sumule: Banyak Pejabat Pajak Tertangkap, Masih Saja Warganet Percaya Menkeu Tak Terlibat
Politik

Iwan Sumule: Banyak Pejabat ..

18 Mei 2021 17:21
Azis Syamsuddin Bakal Dipanggil, Setelah MKD Periksa Para Pelapor
Politik

Azis Syamsuddin Bakal Dipang..

18 Mei 2021 17:11
Nasdem Dorong Pemerintah RI Berperan Aktif Tanpa Henti Wujudkan Perdamaian Palestina
Politik

Nasdem Dorong Pemerintah RI ..

18 Mei 2021 17:01
Makna Putusan MK Bukan 75 Pegawai KPK Dites Lagi, Tapi Diberi Pesangon
Politik

Makna Putusan MK Bukan 75 Pe..

18 Mei 2021 17:01
Ketua MKD: Tiga Dari Lima Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap
Politik

Ketua MKD: Tiga Dari Lima La..

18 Mei 2021 16:24
Bela Palestina, Serikat Buruh Jabar: Israel Penjahat Kemanusiaan
Politik

Bela Palestina, Serikat Buru..

18 Mei 2021 15:51
Hikmahanto Juwana: Demi Kemanusiaan Negara-negara Perlu Lobi Pemerintah AS
Politik

Hikmahanto Juwana: Demi Kema..

18 Mei 2021 15:48