Respons Polemik Vaksin, DPR Wacanakan Bentuk Pansus Vaksin Impor

Anggota DPR RI fraksi Nasdem, Muhammad Farhan/Net

Produksi Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi kontroversi dan perdebatan publik.

Di satu sisi, vaksin tersebut didukung para tokoh hingga mantan menteri pun mengajukan diri menjadi relawan uji klinis. Di sisi lain, vaksin yang disebut telah dikembangkan di Amerika Serikat menuai penolakan karena disebut diproyeksikan menjadi barang eksklusif.

Terkait polemik tersebut, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Muhammad Farhan mengatakan, pihak legislatif saat ini berencana membuat pansus membahas ketersediaan vaksin impor. Ia menilai, dinamika vaksin tidak terjadi di tataran lembaga, melainkan elite politik.

"Sekarang sedang dibahas wacana pembentukan pansus vaksin impor. Saya sendiri tidak anti vaksin impor, tapi saya perlu menetapkan posisi vaksin dari pemerintah (Sinovac) untuk rakyat, Vaksin Nusantara tidak untuk semua orang," ucap Farhan dalam keterangannya, Senin (19/4).

Menurut Farhan, perdebatan antara Komisi IX DPR dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal Vaksin Nusantara, karena ada sentimen negatif kepada pemerintah.

"Sentimen negatif ini diwarnai dugaan tentang mafia impor vaksin, walaupun belum ada bukti konkret soal itu. Keberadaan para politisi top Indonesia di RSPAD untuk uji Vaksin Nusantara, bisa menjadi indikasi isu ini," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Sebelumnya, BPOM memutuskan bahwa Vaksin Nusantara tak layak mendapatkan izin uji klinis fase II. Kepala BPOM Penny K. Lukito mengungkapkan, vaksin tersebut belum memenuhi syarat pengembangan obat maupun vaksin.

Syarat yang dimaksud terdiri dari uji klinis yang baik (good clinical pratical), bukti prinsip (proof of concept), dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice). Salah satu bukti prinsip, yakni antigen yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara juga dinilai tak sesuai standar.

Menurut BPOM, juga ada kejanggalan dalam proses yang dialami Vaksin Nusantara. Seperti perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik. Selain itu BPOM menemukan perbedaan data yang mereka terima dengan paparan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu lalu (14/4).

Keputusan BPOM membuat pihak-pihak yang mendukung pengembangan Vaksin Nusantara berang. Mereka menilai lembaga tersebut tak mendukung terwujudnya kemandirian vaksin Covid-19 dari dalam negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Vaksin Nusantara sebagai produk dalam negeri seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.

“Tidak ada muatan politik sedikit pun. Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum Covid-19 bisa menjadi pintu masuk,” tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

Jangan Tinggal Diam, Pemerintah RI Diminta Layangkan Protes Atas Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir Ke Laut
Politik

Jangan Tinggal Diam, Pemerin..

10 Mei 2021 00:08
Tak Elok Pegawai KPK Yang Tidak Lulus TWK Mempertanyakan Materi Soal
Politik

Tak Elok Pegawai KPK Yang Ti..

09 Mei 2021 23:50
Prediksi Indo Barometer: Perseteruan Bobby Nasution Dan Edy Rahmayadi Bakal Berlanjut Hingga Pilgub Sumut 2024
Politik

Prediksi Indo Barometer: Per..

09 Mei 2021 23:35
Polemik TWK, Anggota Fraksi Golkar Sarankan Remedial Training
Politik

Polemik TWK, Anggota Fraksi ..

09 Mei 2021 22:19
Presiden Dipermalukan Oleh Dapur Komunikasi Pemerintah Yang Sedang Galau
Politik

Presiden Dipermalukan Oleh D..

09 Mei 2021 21:57
Ajakan Beli Bipang Online Bukti Jokowi Mudah Disetir Orang Sekelilingnya
Politik

Ajakan Beli Bipang Online Bu..

09 Mei 2021 21:22
100 Hari Kapolri Jenderal Listyo, Pengamat Intelijen: Perubahan ke Arah Positif Sudah Dimulai
Politik

100 Hari Kapolri Jenderal Li..

09 Mei 2021 20:17
WNA China Berdatangan Saat Larangan Mudik, Garda Bangsa: Memang Tidak Bisa Ditunda?
Politik

WNA China Berdatangan Saat L..

09 Mei 2021 19:58