MAKI: Kemensos Tidak Boleh Lepas Tanggungjawab Atas Maraknya Pemotong Dana Bansos Corona

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman/Net

Kementerian Sosial (Kemensos) harus tidak boleh lepas tanggungjawab atas maraknya pemotongan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk rakyat.

Sebab, Kemensos wajib memastikan dengan melakukan pengawasan dana Bansos hingga tahap akhir penerimaan tepat sasaran.

Demikian disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (19/4).

"Bantuan sosial tunai (BST) itu semestinya ke rekening langsung kepada penerima. Sehingga tidak bisa dipotong oleh oknum yang nakal baik dari level paling bawah yaitu Desa, RT, RW. Pengawasannya kan harus tetap sampai pada penerimaan," tegasnya.

Boyamin mengungkapkan, di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat saja ada pemotongan dana Bansos Covid-19 dengan modus pendaftaran sebesar Rp 20.000.

Padahal, calon penerima BST itu harusnya ditransfer langsung ke rekening si penerima.

"Kalau ada yang belum buat rekening disuruh bikin rekening sendiri, nggak usah pakai pendaftaran-pendaftaran segala macem, diberitahu, bahwa anda berhak bantuan langsung tunai dan disuruh membuat rekening, enggak suruh laporan rekeningnya, sehingga tidak ada pemotongan," kata Boyamin.

Ia juga menemukan kasus serupa di Brebes, Jawa Tengah, masih ada penyaluran bansos melalui pemberian langsung berupa uang alias tidak melalui transfer cash. Mestinya, bansos disalurkan langsung ke rekening penerima.

"Kemarin di Brebes itu ada yang pemotongan lewat Kantor Pos, alasannya itu panitia. Sehingga seakan-akan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial tidak bertanggung jawab terhadap pemotongan itu, kan ya salah juga itu," tuturnya.

"Kalau nanti lewat rekening itu masih ada yang kurang ajar, minta-minta ke masyarakat, pasti akan ketahuan karena masyarakatnya gak terima dan pasti dilaporkan ke penegak hukum dan diproses korupsi seperti di Bogor," demikian Boyamin.

Penyaluran Bansos Covid-19 dalam bentuk uang menjadi sorotan publik.

Pasalnya, di beberapa daerah terjadi praktek-praktek rasuah yang melibatkan oknum pejabat tingkat bawah dalam hal ini Desa.

Salah satunya, oknum Staf di Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terancam hukuman maksimal lima tahun karena menjadi tersangka penilepan dana bantuan sosial (Bansos) pandemi Covid-19.

Selain itu, oknum Kepala Desa Sukowarno Sumatera Selatan, Askari (43) dituntut oleh Jaksa dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta karena menyelewengkan dana Bansos Covid-19.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar: Kalau Kualitasnya Tidak Sesuai Standar, Untuk Apa Dipertahankan?
Politik

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar:..

18 Mei 2021 17:41
Iwan Sumule: Banyak Pejabat Pajak Tertangkap, Masih Saja Warganet Percaya Menkeu Tak Terlibat
Politik

Iwan Sumule: Banyak Pejabat ..

18 Mei 2021 17:21
Azis Syamsuddin Bakal Dipanggil, Setelah MKD Periksa Para Pelapor
Politik

Azis Syamsuddin Bakal Dipang..

18 Mei 2021 17:11
Nasdem Dorong Pemerintah RI Berperan Aktif Tanpa Henti Wujudkan Perdamaian Palestina
Politik

Nasdem Dorong Pemerintah RI ..

18 Mei 2021 17:01
Makna Putusan MK Bukan 75 Pegawai KPK Dites Lagi, Tapi Diberi Pesangon
Politik

Makna Putusan MK Bukan 75 Pe..

18 Mei 2021 17:01
Ketua MKD: Tiga Dari Lima Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap
Politik

Ketua MKD: Tiga Dari Lima La..

18 Mei 2021 16:24
Bela Palestina, Serikat Buruh Jabar: Israel Penjahat Kemanusiaan
Politik

Bela Palestina, Serikat Buru..

18 Mei 2021 15:51
Hikmahanto Juwana: Demi Kemanusiaan Negara-negara Perlu Lobi Pemerintah AS
Politik

Hikmahanto Juwana: Demi Kema..

18 Mei 2021 15:48