Fraksi PKB: Program SIPP Strategis Cegah Perilaku Koruptif Kader Parpol

Anggota Fraksi PKB DPR RI saat menerima Tim Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Senin (19/4)

Fraksi PKB DPR RI mendukung penuh program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program SIPP ini diyakini sangat strategis untuk meminimalkan potensi korupsi bagi kader partai baik di eksekutif maupun legislatif.

Begitu disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal saat menerima Tim Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Senin (19/4).

“Kami tentu mengapresiasi pendampingan bagi pengelolaan partai politik di tanah air melalui Program SIPP. Kami menilai Program SIPP perlu diperkuat dari sisi regulasi baik dalam bentuk Peraturan KPK atau jika perlu peraturan pemerintah, sehingga menjadi program berkesinambungan,” ujar Cucun.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen DPP PKB Hasanudin Wahid, Deputi Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Kumbul Kusdwijanto, dan Kasatgas Politik Dikyanmas KPK David Sepriwasa. Selain itu hadir pula anggota Komisi III DPR dari PKB M. Rano Alfath dan Heru Widodo.

Cucun mengatakan sudah menjadi rahasia umum banyak kader partai politik yang menjadi pesakitan karena terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan catatan KPK hingga Desember 2020 ada ratusan kader parpol yang terlibat korupsi. Dari legislatif ada sekitar 279 orang, dari eksekutif di level gubernur ada 21 orang, dan di level bupati/wali kota ada 127 orang.

“Catatan ini tentu menjadi keprihatinan bersama sehingga adanya Program SIPP di mana KPK mengandeng langsung pengurus partai politik untuk melakukan pembenahan bersama tentu suatu langkah maju,” katanya.

Dia menuturkan, ada banyak hal yang bisa mendorong kader partai politik terlibat korupsi. Mulai dari minimnya integritas personal, system kaderisasi parpol yang belum berjalan maksimal, hingga tidak adanya standarisasi rekruitmen kader parpol.

Kendati demikian, Cucun menilai mahalnya biaya politik saat ini kerap mendorong aktivis parpol menempuh jalan pintas.

“Oleh karena itu kami sepakat dengan sikap KPK yang mendorong adanya pendanaan parpol dari pemerintah sehingga bisa menekan biaya politi yang harus dikeluarkan seorang calon anggota legislatif maupun calon presiden serta kepala daerah,” kata dia.

Ketua Fraksi PKB DPR ini menilai butuh jalan panjang dalam mewujudkan pengelolaan Parpol yang professional, terbuka, dan akuntabel.

Bagi dia, langkah KPK melalui deputi kependidikan dan peran serta masyarakat bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan parpol professional dan kader parpol yang berkualitas.

“Kami akan terus mendukung program seperti ini karena bagaimanapun partai politik merupakan secara konstitusional mempunyai peran strategis dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa baik di level eksekutif maupun legislatif, sehingga harus dikawal bersama,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar: Kalau Kualitasnya Tidak Sesuai Standar, Untuk Apa Dipertahankan?
Politik

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar:..

18 Mei 2021 17:41
Iwan Sumule: Banyak Pejabat Pajak Tertangkap, Masih Saja Warganet Percaya Menkeu Tak Terlibat
Politik

Iwan Sumule: Banyak Pejabat ..

18 Mei 2021 17:21
Azis Syamsuddin Bakal Dipanggil, Setelah MKD Periksa Para Pelapor
Politik

Azis Syamsuddin Bakal Dipang..

18 Mei 2021 17:11
Nasdem Dorong Pemerintah RI Berperan Aktif Tanpa Henti Wujudkan Perdamaian Palestina
Politik

Nasdem Dorong Pemerintah RI ..

18 Mei 2021 17:01
Makna Putusan MK Bukan 75 Pegawai KPK Dites Lagi, Tapi Diberi Pesangon
Politik

Makna Putusan MK Bukan 75 Pe..

18 Mei 2021 17:01
Ketua MKD: Tiga Dari Lima Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap
Politik

Ketua MKD: Tiga Dari Lima La..

18 Mei 2021 16:24
Bela Palestina, Serikat Buruh Jabar: Israel Penjahat Kemanusiaan
Politik

Bela Palestina, Serikat Buru..

18 Mei 2021 15:51
Hikmahanto Juwana: Demi Kemanusiaan Negara-negara Perlu Lobi Pemerintah AS
Politik

Hikmahanto Juwana: Demi Kema..

18 Mei 2021 15:48