Kunjungi Kesultanan Sumenep, LaNyalla Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan Se-Nusantara

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti saat terima cinderamata keris dari Kesultanan Sumenep, Madura, Jawa Timur/Ist

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmd Mattalitti akan terus mendorong lahirnya Kongres Budaya Nasional.

Kegiatan yang diharapkan melibatkan raja dan sultan se-nusantara itu dimaksudkan sebegai pelestarian warisan dan budaya Nusantara.

Pernyataan tersebut disampaikan LaNyalla saat melakukan Kunjungan Kerja ke Kesultanan Sumenep, Madura, Senin (19/4).

LaNyalla menegaskan jika upaya melestarikan warisan dan budaya nasional tidak main-main.

Senator asal Jawa Timur itu bahkan menyatakan, DPD telah bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo, agar pemerintah menetapkan hari kebudayaan dan kearifan lokal masuk sebagai hari nasional dalam kalender resmi Indonesia.
 
"Bagi kami, pelestarian warisan nusantara dan budaya luhur nusantara sangat diperlukan sebagai bagian dari ciri dan karakter bangsa Indonesia. Sekaligus sebagai filter bagi masuknya pengaruh negatif dari konsekuensi globalisasi tanpa batas yang terjadi saat dan di masa mendatang," katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, hal itu juga yang menginspirasi rencana menggelar Kongres Budaya Nasional.

"Dalam kongres tersebut, seluruh seluruh Raja dan Sultan se-Nusantara akan kita hadirkan. Agar, eksistensi dan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah,” tukasnya.

“Semoga agenda tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Serta menghasilkan beberapa rekomendasi demi penguatan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah percaturan global dan era dunia tanpa batas," sambungnya.

LaNyalla mengakui jika Indonesia telah memiliki Undang Undang tentang kebudayaan, seperti Undang Undang 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

"Hanya saja, dalam beberapa kunjungan kerja saya ke beberapa kesultanan dan kerajaan di Nusantara, masih banyak harapan yang disampaikan oleh kerajaan dan kesultanan Nusantara, tentang perlunya perhatian yang lebih dari pemerintah pusat terhadap eksistensi kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara," ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, kesultanan nusantara mengeluhkan keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung dan menjaga warisan budaya dan eksistensi kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara.

"Oleh karena itu, pada tahun 2018 silam, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Meskipun sudah ada Undang Undang 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan," ujarnya.

LaNyalla menjelaskan, secara spesifik di Pasal 27 RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat memberikan perintah kepada Pemerintah Pusat melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau APBN agar memberi alokasi yang memadai kepada Lembaga Masyarakat Adat agar dapat memastikan keberlangsungan eksistensi mereka.

“Termasuk memberikan pelindungan terhadap Masyarakat Adat, Hak-Hak Masyarakat Adat, seperti hak atas tanah, ulayat, dan sumber daya yang menjadi bagian dari Masyarakat Adat," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat tersebut dapat segera masuk dalam Program Legislasi Nasional.
 
"Dengan dorongan DPD RI kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan hari kebudayaan sebagai kalender nasional, akan dapat memberi angin segar dan penguatan bagi pemajuan kebudayaan, sekaligus penguatan jati diri dan karakter bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang menghargai warisan leluhur sebagai sebuah kearifan lokal," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mantan Ketua Umum PSSI ini juga memuji eksistensi Kesultanan Sumenep ini. Karena ini adalah salah satu wujud nyata bahwa bangsa ini adalah bangsa pelestari budaya.

"Selain itu, eksistensi tradisi Kesultanan Sumenep tentu menambah daya dukung sektor pariwisata di Madura, dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara," tuturnya.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti disambut dengan upacara penyematan blankon oleh Pemangku Sultan Sumenep, Paduka Yang Mulia RB. Muchtar Atmakusumo.

LaNyalla yang juga dikenal sebagai pelestari dan kolektor Keris Pusaka, menerima cinderamata dari Bupati Sumenep Achmad Fauzi, berupa sebilah keris Madura.

Dalam kunjungannya LaNyalla juga didampingi Senator asal Sulawesi Selatan Andi Ihsan dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin.

Selain Bupati, tampak hadir Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah. Serta Sekretaris Kesultanan Sumenep YM RB Agoes Arianto dan Pengageng Kesultanan Sumenep Data RA Yani WSS Koeswodidjojo.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar: Kalau Kualitasnya Tidak Sesuai Standar, Untuk Apa Dipertahankan?
Politik

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar:..

18 Mei 2021 17:41
Iwan Sumule: Banyak Pejabat Pajak Tertangkap, Masih Saja Warganet Percaya Menkeu Tak Terlibat
Politik

Iwan Sumule: Banyak Pejabat ..

18 Mei 2021 17:21
Azis Syamsuddin Bakal Dipanggil, Setelah MKD Periksa Para Pelapor
Politik

Azis Syamsuddin Bakal Dipang..

18 Mei 2021 17:11
Nasdem Dorong Pemerintah RI Berperan Aktif Tanpa Henti Wujudkan Perdamaian Palestina
Politik

Nasdem Dorong Pemerintah RI ..

18 Mei 2021 17:01
Makna Putusan MK Bukan 75 Pegawai KPK Dites Lagi, Tapi Diberi Pesangon
Politik

Makna Putusan MK Bukan 75 Pe..

18 Mei 2021 17:01
Ketua MKD: Tiga Dari Lima Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap
Politik

Ketua MKD: Tiga Dari Lima La..

18 Mei 2021 16:24
Bela Palestina, Serikat Buruh Jabar: Israel Penjahat Kemanusiaan
Politik

Bela Palestina, Serikat Buru..

18 Mei 2021 15:51
Hikmahanto Juwana: Demi Kemanusiaan Negara-negara Perlu Lobi Pemerintah AS
Politik

Hikmahanto Juwana: Demi Kema..

18 Mei 2021 15:48