Komisi XI: Target Pertumbuhan 7 Persen Masih Realistis, Walau Butuh Kerja Keras

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan/Net

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 bisa melebihi 7 persen.

Hal tersebut disampaikan saat memberi arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Istana Negara Jakarta pada Rabu (14/4). Presiden Jokowi pun menekankan bahwa kuartal II merupakan periode penentuan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia selanjutnya.

Menanggapi target Presiden Jokowi tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan bahwa pernyataan tersebut untuk memacu kinerja pemerintahannya.

"Dapat dimaklumi jika pada kuartal II-2021 Presiden Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 7 persen. Target tersebut untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sekitar 5 persen," ujar Heri Gunawan dalam keterangannya, Senin (19/4).

Perlu diketahui, dalam APBN 2021 pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Namun pada pertengahan Februari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisinya menjadi pada rentang 4,3 persen hingga 5,3 persen. Ada penurunan proyeksi sebesar 0,2 persen.

Sementara pada kuartal I-2021, Sri Mulyani hanya berani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran -1 persen hingga -0,1 persen. Artinya pada kuartal I-2021 ekonomi diperkirakan masih minus.

“Jika pemerintah masih menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 pada rentang 4,3 persen hingga 5,3 persen, maka harus menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal II, III, dan IV. Capaian pada kuartal I-2021 yang masih minus harus ditutup dengan pertumbuhan yang tinggi pada kuartal-kuartal berikutnya," terangnya.

"Dan kuartal II-2021 merupakan penentunya. Sehingga dapat dimaklumi bila Presiden menargetkan pertumbuhan 7 persen di kuartal II-2021,” imbuh legislator yang karib disapa Hergun ini.

Hergun menambahkan, meskipun pada kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi diprediksi masih minus namun memasuki kuartal II-2021 ada sejumlah kondisi yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah mampu memanfaatkan momentum tersebut bukan tidak mungkin target 7 persen dapat tercapai.

Setidaknya ada tiga data yang menunjukkan optimisme tersebut. Data pertama adalah Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI).

Hasil survei Bank Indonesia memperkirakan kinerja sektor industri pengolahan meningkat dari 50,01 persen pada kuartal I-2021 menjadi 55,25 persen atau berada dalam fase ekspansi pada kuartal II-2021.

Data kedua yaitu hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang menunjukkan kegiatan dunia usaha terus menguat. Indikasinya, nilai saldo bersih tertimbang (SBT) kuartal II-2021 mencapai 18,87 persen dibanding 4,50 persen pada kuartal I-2021 dan minus 3,90 persen pada kuartal IV-2020.

Peningkatan terjadi pada seluruh sektor, terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Data ketiga dan termutakhir, pada Kamis (15/4) Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Maret 2021 yang menunjukkan adanya perbaikan baik dari ekspor maupun impor. Seluruh jenis barang impor, mulai dari bahan baku penolong, barang modal, hingga barang konsumsi kompak naik dua digit baik secara bulanan maupun tahunan.

Kenaikan impor bahan baku dan barang modal menjadi indikasi industri di dalam negeri sedang berekspansi. Selain itu, peningkatan impor juga menunjukkan bahwa manufaktur dan investasi mulai pulih kembali.

“Apalagi pada kuartal II-2021 juga bertepatan dengan momentum bulan Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri 2021. Biasanya pada kedua momentum tersebut, masyarakat meningkatkan konsumsinya, di antaranya karena didorong penerimaan THR,” papar Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Pemerintah memperkirakan penambahan konsumsi masyarakat sebesar Rp 215 triliun yang berasal dari THR dan gaji ke-13 ASN sebesar Rp 43 triliun, THR pekerja formal sebesar Rp 100 triliun dan THR pekerja informal sebesar Rp 72 triliun.

Namun, Hergun mengingatkan, melihat data-data di atas jangan bergembira dulu. Pasalnya beberapa waktu lalu IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 persen menjadi 4,3 persen sepanjang tahun 2021. Padahal untuk pertumbuhan ekonomi dunia, IMF memproyeksikan naik dari 5,5 persen ke 6 persen.

“Anggap saja proyeksi IMF sebagai tantangan yang harus dijawab dengan kerja kerjas. Target presiden menggenjot pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II-2021 bukanlah hal yang mustahil. Saat ini hampir semua indikator sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun pemerintah tetap harus mendorongnya agar pemulihan tersebut bisa terakselerasi lebih cepat,” urainya.

Lebih lanjut, ada beberapa strategi untuk mewujudkan pertumbuhan target 7 persen. Pertama, Pemerintah hendaknya lebih mempercepat belanja negara sebagai stimulus perekonomian, baik untuk bansos, kesehatan, dukungan UMKM maupun korporasi.

Perlu diketahui, bahwa pada akhir 2020 Presiden sudah mengingatkan untuk segera mempercepat belanja di awal-awal tahun 2021. Namun sayangnya hingga Februari 2021, belanja negara belum menunjukkan akselerasi yang cepat.

Menurut data, realisasi belanja negara per Januari 2021 hanya tercapai sebesar Rp 145,8 triliun, atau 5,3 persen dari target APBN 2021.

Sedangkan realisasi belanja hingga Februari 2021 baru sebesar Rp 282,7 triliun atau 10,3 persen dari target APBN 2021. Realisasi pada Februari 2021 hanya naik 1,2 persen dibandingkan Februari 2020 yang sebesar Rp 279,4 triliun.

Adapun  belanja negara pada APBN 2021 dipatok sebesar Rp 2.750 triliun. Angka tersebut bila dibagi 12 bulan maka seharusnya setiap bulan belanja negara mencapai Rp 229 triliun.

Kedua, pemerintah juga harus mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar tercipta kekebalan komunal sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan roda ekonomi akan kembali berputar.

Terkait dengan adanya embargo yang menyebabkan tersendatnya pasokan vaksin, pemerintah perlu mencari solusi agar pemenuhan vaksin segera tersedia seperti yang direncanakan.

Ketiga dan terpenting, pemerintah harus mengawal implementasi UU Cipta Kerja. Langkah Presiden Jokowi memberi arahan kepada seluruh kepala daerah merupakan permulaan yang tepat, namun hendaknya tetap dikawal dalam implementasinya di lapangan.

“Kabar gembira datang dari China dimana Biro Statistik Nasional China (NBS) baru saja melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) China meningkat 18,3 persen pada kuartal I-2021 (yoy) dibandingkan tahun 2019. China merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Pemulihan ekonomi China diharapkan berimbas kepada Indonesia sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7 persen sebagaimana yang ditargetkan Presiden Jokowi,” jelasnya.

Kuartal II-2021 adalah penentuanya. Apalagi pada kuartal II-2021 ada momentum Ramadhan dan Idhul Fitri. Pemerintah harus memanfaatkan momentum emas tersebut untuk menggenjot pertumbuhan.

Kata Hergun, tidak masalah pemerintah melarang mudik karena di sisi lain pemerintah masih mengizinkan pembukaan tempat wisata dan pusat perbelanjaan yang diyakini akan menjadi pendorong masyarakat membelanjakan uangnya.

“Target pertumbuhan ekonomi 7 persen di kuartal II-2021 sejatinya masih realistis namun butuh kerja ekstra keras untuk mewujudkannya,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar: Kalau Kualitasnya Tidak Sesuai Standar, Untuk Apa Dipertahankan?
Politik

Soal TWK Pegawai KPK, Pakar:..

18 Mei 2021 17:41
Iwan Sumule: Banyak Pejabat Pajak Tertangkap, Masih Saja Warganet Percaya Menkeu Tak Terlibat
Politik

Iwan Sumule: Banyak Pejabat ..

18 Mei 2021 17:21
Azis Syamsuddin Bakal Dipanggil, Setelah MKD Periksa Para Pelapor
Politik

Azis Syamsuddin Bakal Dipang..

18 Mei 2021 17:11
Nasdem Dorong Pemerintah RI Berperan Aktif Tanpa Henti Wujudkan Perdamaian Palestina
Politik

Nasdem Dorong Pemerintah RI ..

18 Mei 2021 17:01
Makna Putusan MK Bukan 75 Pegawai KPK Dites Lagi, Tapi Diberi Pesangon
Politik

Makna Putusan MK Bukan 75 Pe..

18 Mei 2021 17:01
Ketua MKD: Tiga Dari Lima Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap
Politik

Ketua MKD: Tiga Dari Lima La..

18 Mei 2021 16:24
Bela Palestina, Serikat Buruh Jabar: Israel Penjahat Kemanusiaan
Politik

Bela Palestina, Serikat Buru..

18 Mei 2021 15:51
Hikmahanto Juwana: Demi Kemanusiaan Negara-negara Perlu Lobi Pemerintah AS
Politik

Hikmahanto Juwana: Demi Kema..

18 Mei 2021 15:48