Relawan Tidak Ingin Jokowi Pilih Menteri Dari Parpol Saat Reshuffle

Ketua Umum Foreder Jokowi, Aidil Fitri mengatakan seluruh organ relawan Jokowi berharap Presiden Jokowi tidak salah memilih menteri menteri baru. Mereka juga tidak ingin menteri baru berasal dari kader partai politik (parpol).

“Agar dunia usaha atau pasar merespons positif dan ekonomi kita dapat bangkit kembali dengan pertumbuhan yang positif," kata Aidil, Selasa (20/4).

Sementara itu, Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad menambahkan, hasil dari keputusan Rapat Paripurna DPR RI sudah strategis, yaitu menyetujui penggabungan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi.

Menurut dia, adanya Kementerian Investasi dapat mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan mempercepat pergerakan roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Cepat masuknya investor, maka diharapkan akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak bangsa yang sangat membutuhkan, terlebih dalam kondisi dan situasi saat ini," ucap Rosyid.

Di tengah tantangan ekonomi saat ini, Rosyid berharap Presiden Jokowi tidak salah memilih menteri dalam reshuffle yang dilakukannya nanti dan tidak memilih lagi menteri yang berasal dari partai politik (parpol).

Sebab, menurut Rosyid, dibutuhkan tim kabinet ekonomi yang solid, kompak, dan tidak ego sektoral untuk mencapai dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi serta selalu mengedepankan kepentingan Indonesia.

"Relawan Jokowi sangat berharap agar pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sudah positif sehingga kita segera keluar dari resesi ekonomi dan bangkit kembali dengan target pertumbuhan tahun 2021 di kisaran 5 hingga 7 persen," tandasnya.

Sedangkan Aidil menegaskan seluruh relawan Jokowi menyarankan agar Presiden Jokowi lebih mengedepankan figur yang profesional dan mumpuni di bidangnya, agar reshuffle kali ini dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu kesehatan dan ekonomi.

"Sedapat mungkin jangan berasal dari kalangan partai politik agar tidak memiliki beban ke partainya. Namun, jika memang terpaksa dari parpol harus dilihat betul latar belakang, track record, prestasi dan pengalaman selama ini," pungkasnya.