PKS: Jika Hilangnya Nama Kiai Hasyim Disengaja, Maka Itu Merupakan Pengkhianatan

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini/Net

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi di publik lantaran tidak mencantumkan nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Hasyim Asyari.

Bagi Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, peristiwa ini merupakan keteledoran dan menunjukkan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa.

Menurutnya, siapapun pihak yang menyusun dan menyebarkan kamus tersebut dengan sengaja, maka itu tidak ubahnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. Dia meminta agar kamus tersebut ditarik dari peredaran agar tidak menyesatkan anak bangsa.

"Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Kalau hal ini disengaja, maka ini merupakan pengkhianatan terhadap sejarah," tegasnya, Selasa (20/4).

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengatakan KH. Hasyim Asyari sebagai pendiri NU mutlak masuk dalam dokumen sejarah manapun karena peran dan kiprahnya yang luar biasa baik pada masa penjajahan maupun kemerdekaan. Apalagi Kiai Hasyim adalah tokoh bangsa dan pahlawan nasional.

"Hadratus Syekh Hasyim sebagai pendiri NU dengan resolusi jihadnya yang terkenal mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Juga perannya sebagai rujukan ketika bangsa ini membentuk dasar negara dan konstitusi bernegara. Jangan putus mata rantai sejarah tersebut,” tegasnya

“Jangan lupakan jasa ulama besar bangsa ini,” sambung Jazuli.

Menurut Ketua Fraksi PKS itu, semua anak bangsa harus memahami ideologi negara dan sejarahnya. Sementara Kemendikbud wajib menyusun kurikulum dan materi-materi kebangsaan yang valid dan tidak ada penyimpangan serta diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga SMU.

"Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantumkannya Hadratus Syekh Hasyim Asyari,” tandasnya.

Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid menyebut Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah dicetak dan diterbitkan secara resmi.

Adapun naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

“Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," terang Hilmar.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Arsul Sani: Pernyataan Presiden Jokowi Sesuai Komitmen Pembentuk UU 19/2019
Politik

Arsul Sani: Pernyataan Presi..

17 Mei 2021 17:54
Arief Poyuono: Ada Oknum DPR Inisial AW Dan AD Jadi Beking Penimbun Gula
Politik

Arief Poyuono: Ada Oknum DPR..

17 Mei 2021 16:44
Temuan Muhammadiyah, Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Covid-19
Politik

Temuan Muhammadiyah, Masih B..

17 Mei 2021 16:12
MCCC Muhammadiyah Apresiasi Masyarakat Tidak Mudik
Politik

MCCC Muhammadiyah Apresiasi ..

17 Mei 2021 16:08
Masih Ada Peluang, Jokowi Sarankan Pegawai KPK Yang Gagal TWK Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
Politik

Masih Ada Peluang, Jokowi Sa..

17 Mei 2021 15:56
Nasib 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Jokowi Sependapat Dengan Putusan MK
Politik

Nasib 75 Pegawai KPK Tidak L..

17 Mei 2021 15:38
Halal Bihalal KPK, Firli Bahuri Sambangi Pegawai Ke Ruang Kerja
Politik

Halal Bihalal KPK, Firli Bah..

17 Mei 2021 15:34
Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Untuk Perbaikan KPK
Politik

Presiden Jokowi: Hasil TWK H..

17 Mei 2021 15:30