Jika PAN Masuk Kabinet, Jatahnya Bukan Kemendikbud Tapi Kemenhub

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Repro

Kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sangat terbuka lebar.

Pasalnya, pada reshuffle jilid II di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini PAN sudah tidak lagi menghadapi resistensi internal maupun eksternal.

Internal dalam hal ini sikap Amien Rais yang menolak koalisi dengan Jokowi. Eksternal, PAN sudah cenderung diakomodir oleh parpol koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Reshuffle Kabinet dan Koalisi 2024" pada Selasa (20/4).

"Kalo reshuffle dulu Desember 2020 PAN tidak masuk karena ada resistensi. Beda dengan sekarang. Sekarang hanya Nasdem saja yang menolak. Kalau parpol koalisi yang lain menerima, tetap saja PAN bisa masuk kabinet," kata Ujang Komarudin.

Adapun, terkait jatah PAN di kabinet nanti, Ujang meyakini bukan pos Kemendikbud ataupun Kemenko PMK.

Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, PAN bisa saja dialihkan kepada kader Muhammadiyah. Atau, akan mendapatkan jatah Kemenhub.  

"Saya agak ragu juga kalau PAN Kemendikbud. Saya melihat PMK terlalu tinggi bagi PAN. Tidak ada figur yang pas di PAN. Yang realistis dikembalikan ke ormas Muhammadiyah. Bisa jadi akan dikembalikan ke Muhammadiyah," tuturnya.

"Isunya (PAN) akan dapat Menhub. Karena Pak Hatta Rajasa dulu pernah jadi Menhub," demikian Ujang Komarudin.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49