Buntut Hilangnya Mata Pelajaran Pancasila Dari Kurikulum Wajib, PB HMI Minta Nadiem Ikut Di Reshuffle Jokowi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim/Net

Hilangnya mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), berbuntut pada desakan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO), Fahrul Rizal, dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/4).

"Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI menyoroti kinerja menteri Mas Nadiem dan layak di reshuffle," ujar Fahrul Rizal.

Tidak tercantumnya nomenklatur mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila dan juga Bahasa Indonesia dalam kurikulum wajib, dinilai Fahrul Rizal, bertentangan dengan UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi.

Di mana, dalam pasal 35 ayat 3 UU 12/2012 menyatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

"Ini tidak menghormati dasar negara dan pemersatu bangsa, dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara dan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional pemersatu bangsa," tutur Fahrul Rizal.

Kekinian, Nadiem Makrim yang turut bereaksi dengan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar PP 57/2021 direvisi dianggap telat oleh PB HMI. Karena menurut Fahrul Rizal, seharusnya Kemendikbud lebih awal mengambil sikap sebelum timbul reaksi dari masyarakat kebanyakan.

"Kita mengapresiasi pengajuan revisi, tapi jangan selalu kecolongan dalam membuat PP tentang standarisasi pendidikan nasional karena ini menyangkut masa depan bangsa dalam membentuk karakter anak bangsa yang berakhlak mulia, sehat dan menjadi warga negara yang demokratis," tuturnya.

Selain persoalan ini, PB HMI juga menyoroti soal Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 yang diusul Kemendikbud, sehingga mengharuskan Nadiem Makarim dimasukan ke dalam daftar nama menteri yanag akan di reshuffle Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya.

"Hasil kajian Komisi Pendidikan PB HMI dari rangkaian webinar menemukan bahwa peta jalan itu masih sangat lemah, karena hanya menyorot kaum perkotaan dan kaum kelas menengah ke atas, dan belum mempertimbangkan aspek geografis," tutur Fahrul Rizal.

"Hal tersebut dikuatkan oleh pegiat pendidikan Prof. Darmaningtyas yang menyatakan bahwa peta jalan itu adalah peta jalan (sesat) pendidikan," pungkasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49