Karena itu, pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat MPP menilai, Indonesia perlu membuka opsi pembatalan ikut Olimpiade Tokyo karena kurang seriusnya program vaksinasi di Negeri Sakura tersebut.
“Lambannya vaksinasi di Jepang mengangkat rasa kekhawatiran yang besar terhadap kesehatan para delegasi dan atlet dunia. Indonesia perlu dengan seksama memantau progres vaksinasi di Jepang. Bila dirasa Jepang tidak aman dari Covid-19, Indonesia dapat memilih opsi menunda kedatangan delegasinya ikut Olimpiade,†ucap jar Achmad Nur Hidayat, Rabu (21/4).
Direktur Eksekutif Narasi Institute ini menegaskan, Pemerintah harus mengutamakan kesehatan atlet dan delegasi Indonesia dibandingkan gegap gempita Olimpiade Tokyo yang tak didukung oleh vaksinasi Covid-19 yang cepat.
“Ketakutan kita terhadap Olimpiade Tokyo sangat beralasan karena tingkat vaksinasi Jepang kurang dari 1 persen di seluruh populasi Jepang. Padahal Jepang merupakan negara dengan mayoritas orang berusia senja di dunia, 28 persen penduduk Jepang adalah berusia 65 atau lebih,†tambah Hidayat.
Hidayat juga menilai, sebenarnya publik Jepang sendiri agak gugup terhadap event Olimpiade ini. Mereka tidak begitu antusias terhadap ajang olahraga multievent dunia ini diselenggarakan di tengah pandemi Cocid-19 masih menjadi ancaman dunia.
Oleh karena itu, Pemerintah RI punya alasan kuat untuk melakukan review komprehensif terkait partisipasinya dalam Olimpiade yang diselenggarakan pada 23 Juli hingga 8 Agutus 2021 tersebut.
“Ini semua demi kesehatan para atlet yang merupakan putra-putra terbaik bangsa, kita harus prioritaskan kesehatan mereka. Bila Jepang tidak serius mencegah Covid-19, Indonesia harus mengumumkan pembatalannya ikut Olimpiade,†tegas Hidayat.
Laporan internal Narasi Insititute menjelaskan, alasan rendahnya tingkat vaksinasi di Jepang cukup kompleks. Bukan sekadar pasokan vaksin dari Pfizer yang terhambat, namun kampanye vaksinasi di Jepang juga rendah. Banyak publik Jepang merasa tidak puas dengan informasi vaksinasi dari Pemerintah.
Banyak di antara mereka bertanya mengapa negara berteknologi maju seperti Jepang tidak dapat memproduksi vaksinnya sendiri di bawah lisensi dari salah satu perusahaan farmasi besar. Atau mengapa persetujuan darurat tidak dapat diberikan untuk vaksin lain.
Sejauh ini, persetujuan darurat di Jepang baru dirilis untuk vaksin Pfizer.
Vaksinasi Jepang untuk kelompok lanjut usia, di atas 60 tahun, baru berlangsung pada 12 April 2021. Jika para atlet jadi mendapat vaksinasi, mereka mesti menanti urutan setelah vaksinasi para lansia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: