Jadi Beban Presiden, Nadiem Makarim Layak Direshuffle

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim/Net

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim layak direshuffle. Selain memang tidak ada prestasi yang menonjol, dia juga terlihat tidak mampu mengontrol kementerian yang dipimpinnya.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Rabu (21/4).

Beberapa bukti terkait hal itu terlihat dari tiga kasus yang terjadi belakangan ini. Hal ini tentu mencoreng Presiden Joko Widodo, yang dalam hampir setiap kesempatan selalu berbicara Pancasila.

Pertama, hilang atau tidak adanya frase agama dalam draf atau rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN). Hal ini tentu fatal mengingat ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Sebagai menteri, Nadiem tidak sensitif sehingga frase agama bisa tidak muncul dalam draft PJPN. Hal ini tentu sulit dimengerti," ujar Jamiluddin.

Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hal ini juga sulit diterima nalar mengingat Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi hal fundamental bagi Indonesia.

"Di sini terkesan Nadiem tidak memahami hal itu sehingga ceroboh meloloskan PP tanpa memasukkan Pancasila dan Bahasa Indonesia," terang Jamiluddin.

Ketiga, hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pahlawan nasional KH. Hasyim Asyari dari buku atau kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Hilangnya nama pendiiri NU juga tidak jelas sebab musababnya.

"Di sini makin menguatkan dugaan bahwa Nadiem tak punya kendali yang kuat di Kemendikbud," imbuhnya.

Karena itu, lanjut Jamiluddin, pantas diduga Nadiem tidak cukup mengakar di kementerian yang dipimpinnya. Leadership Nadiem tak memadai untuk membawa Kemendikbud mewujudkan pendidikan nasional.

Jadi, sudah selayaknya Nadiem direshuffle agar tidak terus-menerus menjadi beban Presiden. Untuk itu, sebaiknya posisi Kemendikbudristek diisi tokoh pendidikan dari Muhammadiyah.

"Suka tidak suka, muhammadiyah termasuk terbaik dalam mengelola pendidikan di tanah air. Hal itu juga sudah dibuktikan saat Kemendikbud diisi tokoh pendidikan dari Muhammadiyah," ucap Jamiluddin.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Mendag Dibela PKB, Noel: Ada Apa Dengan Senayan, Ini Soal Bisnis?
Politik

Mendag Dibela PKB, Noel: Ada..

11 Mei 2021 23:56
Gus AMI: Rencana Kenaikan PPN Menambah Beban Hidup Rakyat Kecil
Politik

Gus AMI: Rencana Kenaikan PP..

11 Mei 2021 22:35
PP Muhammadiyah: Di Masa Pandemi, Zakat Bisa Jadi Social Solidarity
Politik

PP Muhammadiyah: Di Masa Pan..

11 Mei 2021 22:10
Dibanding Naikkan PPN, Politisi PDIP Ini Usul Sri Mulyani Bikin Tax Amnesty Jilid II
Politik

Dibanding Naikkan PPN, Polit..

11 Mei 2021 21:40
Kamrussamad: Rencana Kenaikan PPN 15 Persen Bukti Kegagalan Sri Mulyani Kelola Fiskal Negara
Politik

Kamrussamad: Rencana Kenaika..

11 Mei 2021 20:57
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Muhaimin Iskandar: Lihatlah India, Tolong Jangan Memaksakan Diri
Politik

4.123 Pemudik Positif Covid-..

11 Mei 2021 20:18
Idul Fitri Dirayakan Bersama, Ace Hasan: Menunjukkan Umat Islam Indonesia Bersatu
Politik

Idul Fitri Dirayakan Bersama..

11 Mei 2021 20:05
Jaga Tradisi, Politisi Nasdem Ini Salurkan Paket Lebaran Ke Panti Asuhan
Politik

Jaga Tradisi, Politisi Nasde..

11 Mei 2021 19:59