Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pak Jokowi, Jangan Salah Pilih Menteri Investasi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yelas-kaparino-1'>YELAS KAPARINO</a>
LAPORAN: YELAS KAPARINO
  • Rabu, 21 April 2021, 13:53 WIB
Pak Jokowi, Jangan Salah Pilih Menteri Investasi
Ilustrasi./Net
rmol news logo Beberapa hari terakhir muncul narasi pencitraan figur-figur yang dicalonkan (atau mencalonkan diri?) sebagai Menteri Investasi di media massa.

Banyak tokoh yang mengklaim dipanggil Jokowi untuk membicarakan seluk beluk kementerian tersebut. Bahkan ada pula yang diklaim (atau mengklaim?) telah fix (pasti) bakal ditetapkan sebagai Menteri Investasi.

Apakah sudah ada nama yang definitif atau belum, hanya Presiden Joko Widodo yang tahu. Keputusan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian, kalangan pengusaha dan praktisi bisnis berharap Jokowi tidak salah pilih orang.

Kementerian Investasi bertugas memperbaiki lingkungan investasi dan memudahkan pengaturan sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Jika figur yang dipilih tidak memiliki network internasional yang luas dan kurang memahami lanskap industri ke depan, tugas yang diemban kementerian ini bakal sulit dijalankan secara optimal.

Pandangan tersebut diungkapkan praktisi bisnis teknologi informasi Wisnu Agung Prasetya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/4).

Mantan aktivis mahasiswa 98 yang akrab dipanggil Bagong itu menambahkan, Menteri Investasi yang segera dilantik memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sang menteri baru diharapkan cekatan dalam merespon perkembangan industri 4.0 dengan memberikan insentif pada cara-cara produksi yang baru.

“Begitu dilantik, dia harus menyelesaikan obstacle (hambatan) atau masalah yang sumbernya dari beragam pemangku kepentingan. Misalnya, kita tak mungkin bicara tentang pengembangan sillicon valley Bukit Algoritma tanpa membenahi standar tenaga kerja kita yang mayoritas lulusan SMP ke bawah,” ujarnya.

Peran penting dari kementerian baru ini, kata Bagong, adalah menjaga supply side dari bisnis dan industri. Hal lain yang tak kalah urgen adalah memastikan bahwa pasar dapat menyelesaikan urusannya sendiri tanpa terlalu banyak intervensi negara.

“Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai ngakunya investasi, tapi dikit-dikit (minta bantuan) negara,” tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA